PenaKu.ID – Ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Bhone Kansitala (HMBK) dan Forum Komunikasi Keluarga Mahasiswa Pelajar Pemuda Bone Tondo Kendari (FOKKMAPP Bone Tondo Kendari) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Polda Sultra dan DPRD Sultra, Senin (18/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan aktivitas pengukuran dan pemetaan lahan milik warga di Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, yang disebut dilakukan tanpa persetujuan maupun sepengetahuan pemilik lahan.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak aparat kepolisian agar bersikap netral dalam polemik sengketa lahan yang kini berkembang di wilayah tersebut.
Koordinator aksi, Adil Mono Arso, mengatakan kedatangan mereka ke Polda Sultra bertujuan meminta klarifikasi terkait keberadaan tim yang disebut melakukan aktivitas di Kecamatan Bone.
Namun, menurut Adil, penjelasan yang diberikan pihak di lapangan dinilai belum menjawab keresahan masyarakat. Karena itu, massa kemudian melanjutkan aksi ke DPRD Sultra untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.
“Kami meminta Polda Sultra memberikan klarifikasi dan bersikap netral dalam kasus sengketa lahan masyarakat di Kecamatan Bone,” ujar Adil dalam orasinya.
Tak hanya itu, massa aksi juga mendesak DPRD Sultra segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak yang dianggap berkaitan dengan persoalan tersebut.
Mahasiswa Menolak Dugaan Penguasaan Lahan oleh Mafia Tanah
Mereka meminta DPRD Sultra memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Muna, Polda Sultra, Pemerintah Kabupaten Muna, perusahaan kelapa sawit, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual beli lahan di Kecamatan Bone.
“Kami meminta DPRD Sultra merekomendasikan penolakan terhadap seluruh bentuk perizinan perusahaan kelapa sawit karena dinilai menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi merusak lingkungan,” kata Adil.
Dalam aksinya, massa juga menyuarakan penolakan terhadap dugaan penguasaan lahan masyarakat oleh pihak yang mereka sebut sebagai oligarki dan mafia tanah.
“Kami tidak ingin tanah kelahiran kami dikuasai oligarki dan mafia tanah. Kami juga tidak ingin lingkungan hidup kami rusak demi kepentingan korporasi,” tegasnya.
Aksi demonstrasi tersebut turut mendapat respons dari DPRD Sultra. Perwakilan lembaga legislatif itu menemui langsung massa aksi dan menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan pemuda.**
