PenaKu.ID – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Kecamatan Pulau Hiri, Rabu (26/8/2020), melakukan aksi protes di depan kantor Wali Kota Ternate.
Mereka menuntut Wali Kota Ternate H Burhan Abdurrahman segera memastikan alokasi anggaran pembangunan dermaga pulau Hiri pada pembahasan APBD-P tahun ini.
Masa aksi juga mendesak pemerintah harus mulai membangun dermaga di pantai Hao Madaha (Sulamadaha) sebelum pemilihan Wali Kota akhir tahun ini.
Salah satu warga Hiri dalam orasinya menyampaikan, persoalan di pulau Hiri bukan hanya soal infrastruktur jembatan, tetapi banyak persoalan lain yang terjadi di pulau-pulau di luar Kota Ternate, termasuk Hiri, Moti dan Batang Dua.
“Bukan hanya dermaga yang jadi masalah dalam tuntutan hari ini, akan tetapi terdapat banyak permasalahan yakni air bersih, jaringan internet, dermaga penyeberangan dan masih banyak lainnya, jadi kalau Wali Kota Ternate tidak keluar bertemu dengan massa aksi maka, massa aksi tidak akan pulang hingga mendapatkan respon dari pimpinan daerah,” koar Ijul.
Dia menilai, selama masa kepemimpinan Wali Kota Burhan Abdurahman selama hampir 10 tahun ini, tiga Kecamatan di luar pulau Ternate, merasa dianaktirikan pemerintah.
“Wali Kota di masa pemerintahannya hanya memikirkan proyek untuk meningkatkan PAD, tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakatnya, baik dari segi ekonomi dan lainnya,” ujar Ijul yang dibenarkan peserta aksi.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, H Burhan Abdurahman di hadapan masa aksi menjelaskan, pemerintah telah membangun dermaga penyeberangan di kawasan Jiko Malamo atas permintaan masyarakat.
“Yang paling penting membangun dermaga, namun perlu diketahui kami sudah membangun, namun masyarakat meminta untuk membangun di Jiko Malamo, sehingga kita bangun di Jiko Malamo,” kata Wali Kota saat menemui masa aksi.
Dia memastikan, jika semua warga Hiri sudah sepakat membangun dermaga di Sulamadaha, maka Pemkot akan segera membangun.
Wali Kota dua periode itu bahkan berjanji akan segera memanggil instansi tekhnis untuk melakukan kajian pembangunan dermaga Hiri di Sulamadaha.
“Saya akan memanggil Dinas Perhubungan dan PUPR untuk mengkaji pembangunan dermaga di Sulamadaha tersebut,” janjinya.
Amatan di lapangan, aksi tersebut nyaris ricuh saat peserta aksi memaksa masuk ke halaman kantor Wali Kota, namun dihalangi pihak kemanan, baik Polisi maupun petigas Satpol PP.
Beruntung, aksi saling dorong antara peserta aksi dengan aparat keamanan dapat dikendalikan setelah ada negosiasi dari pihak Kepolisian dengan peserta aksi.
(Gibran)
