PenaKu.ID – Sebanyak 957 keluarga penerima manfaat (KPM) di 20 desa dari 8 kecamatan di Kabupaten Bandung Jawa Barat mendapatkan bantuan cadangan pangan berupa beras 10 kg pada Selasa (27/09/22).
Delapan kecamatan yang mendpatkan cadangan beras bagi warga dari Pemkab Bandung tersebut di antaranya di Kecamatan Ibun, Kertasari, Pacet, Ciparay, Cimaung, Pangalengan, Ciwidey dan Kecamatan Pasirjambu.
Penyerahan bantuan cadangan beras bagi warga Kabupaten Bandung tersebut diserahkan langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Marlan yang mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna di Kantor Kecamatan Ibun.
Di kecamatan Ibun sendiri, Dinas Pangan dan Perikanan (Dispakan) Kabupaten Bandung menyalurkan cadangan pangannya ke empat desa, yakni Desa Neglasari, Mekarwangi, Sudi dan Desa Pangguh.
Untuk tahap awal, penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg, dan tahap berikutnya akan ditambah dengan minyak goreng.
Kepala Dispakan Kabupaten Bandung, Marlan, mengatakan hasil verifikasi bahwa 20 desa di delapan kecamatan tersebut dikategorikan rawan pangan.
“Dengan melihat beberapa indikator penilaian. Sebetulnya, ketahanan pangan itu bukan tidak ada sama sekali bahan pokok, tetapi lebih banyak menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang harus mereka penuhi setiap hari karena kondisi inflasi saat ini,” ujar Marlan usai menyalurkan bantuan di Ibun.
Sehingga, imbuh Marlan, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap dengan adanya penyaluran bantuan cadangan pangan beras kepada masyarakat ini, kebutuhan pokok warga terepenuhi.
“Ini juga tidak berhenti di sini dan ada bantuan-bantuan lainnya, baik yang disiapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, juga dinas lainnya. Seperti yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan Operasi Pasar Murah Bersubsidi,” terang dia.
Sasaran pemberian bantuan tersebut adalah masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tapi tidak menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
“Penerima bantuan PKH itu masyarakat yang sangat miskin. Sedangkan BPNT yang sudah teridentifikasi dari awal. Dari sekian ribu data itu, masih ada masyarakat yang belum masuk DTKS. Ada juga yang sudah masuk DTKS, tapi belum mendapatkan bantuan sosial,” beber Marlan.
Marlan menyebutkan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi tantangan krisis global dampak perang Rusia dan Ukraina. Selain itu menghadapi inflasi tinggi di Indonesia akibat kenaikan harga BBM.
“Untuk itu, Pemkab Bandung melalui kebijakan Bupati Bandung memberikan bantuan beras kepada masyarakat sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat, terutama di desa yang rawan pangan, ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Bandung Siapkan Dana
Diharapkan bantuan itu bermanfaat bagi masyarakat, yang sebelumnya tak menerima bantuan dari pemerintah.
“Banyak program bantuan pemerintah dalam rangka menanggulangi inflasi, Pemkab Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp 31 miliar untuk membantu masyarakat, di antaranya, untuk pengemudi angkot dapat bantuan setiap bulan 35 liter untuk selama tiga bulan dan bantuan sosial lainnya yang berasal dari anggaran Rp 31 miliar itu,” tuturnya.
Bupati juga berharap, imbuh Marlan, ada program pentahelix, artinya orang yang mampu untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan.
Sementara itu, Camat Ibun Asep Ruswandi mengatakan, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras ini sebagai bentuk kebijakan dalam rangka mengantisipasi kerawanan pangan dan inflasi yang sedang terjadi.
“Pemkab Bandung mengambil kebijakan, yaitu memberikan bantuan beras cadangan pangan. Hanya di delapan kecamatan di Kabupaten Bandung. Para penerima bantuannya adalah di luar BPNT dan PKH. Ketentuannya, yang menerima di luar penerima PKH dan BPNT. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan beras 10 kg per KK ini,” ujar Asep Ruswandi.
***
