PenaKu.ID – Diterpa Dugaan Isu ‘Mangkir’ Pemanggilan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), Wakil Bupati Bogor malah berpesan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaga fokus dan profesionalisme di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade meminta agar aparatur pemerintah tidak terpengaruh oleh berbagai gangguan eksternal yang dapat melalaikan tugas utama mereka dalam melayani masyarakat.
Wakil Bupati Bogor Berpesan Kepada PNS di Kabupaten BogorÂ
Hal tersebut disampaikannya menyikapi dinamika yang ada sekaligus menekankan agar pelayanan publik justru semakin ditingkatkan ke depannya.
“Tapi ada yang lebih penting adalah saya ingin mengajak kepada seluruh keluarga besar PNS pegawai di lingkungan pemerintah daerah pertama, kita jangan apa namanya terganggu sehingga mengabaikan hal yang lebih penting terkait dengan melayani masyarakat,” ujar Jaro Ade kepada Awak Media, Senin (2/11/2026).
Ia juga mengingatkan agar para pegawai pemerintah tidak mudah terdistraksi, melainkan fokus menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama.
“Kan itu apa namanya kita kalau apa namanya jangan sampai terganggulah, jangan sampai mengganggu untuk pelayanan masyarakat malah kita tingkatkan pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Jaro Sebut Komitmen Fakta Integritas dan Perangi Korupsi
Selain pelayanan prima, Jaro Ade turut mengingatkan kembali komitmen bersama yang tertuang dalam pakta integritas. Ia mengajak seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk konsisten menjaga integritas serta bersama-sama memerangi praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Mari terus kita lakukan komitmen sesuai dengan fakta integritas kita yang sudah kita sepakati bersama-sama untuk memerangi korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Menurut Jaro Ade: Pentingnya Koreksi Masyarakat dan Menjaga KondusifitasÂ
Sebagai pelayan masyarakat, Jaro Ade menyadari bahwa sumber pembiayaan pemerintah termasuk gaji para aparatur berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kritik, koreksi, dan saran konstruktif dari publik sangat dinantikan sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat bagi pemerintah daerah.
“Kami juga berharap kepada seluruh masyarakat tentu kita berikan koreksi-koreksi karena walaupun bagaimana yang diterima oleh saya dari gaji dan yang lainnya itu adalah dari pajak masyarakat, tentu koreksi saran dari masyarakat sangat dibutuhkan karena itu bagian dari kontrol untuk pemerintah daerah,” jelasnya.
Terakhir Jaro Ade mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan agar Kabupaten Bogor senantiasa berada dalam situasi yang kondusif.
“Dan terus kita tetap jaga agar Kabupaten Bogor betul-betul kondusif, itu saja,” pungkasnya.***
