PenaKu.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Forum ini menjadi tahapan strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah agar lebih kompetitif sekaligus merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ia menyebut forum ini sebagai momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut digelar pada Kamis, 9 April 2026, di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Batujajar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif hingga tokoh masyarakat.
Jeje menjelaskan, arah pembangunan pada 2027 akan difokuskan pada penguatan ekonomi daerah sebagai fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus tersebut selaras dengan visi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 yang mengusung konsep “AMANAH” (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis).
“Pembangunan ke depan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujar Jeje.
Berdasarkan data capaian hingga 2025, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 71,65 poin dengan angka harapan hidup 75,44 tahun.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,28 persen. Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 9,98 persen, disertai turunnya angka pengangguran ke level 6,60 persen.
Meski demikian, Pemkab Bandung Barat mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait pemerataan pembangunan antarwilayah.
Karena itu, tema RKPD 2027 diarahkan pada “Penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat.”
Apa Strategi Pemkab Bandung Barat?
Sejumlah strategi disiapkan untuk mencapai target tersebut, di antaranya peningkatan infrastruktur layanan dasar, penguatan konektivitas wilayah, hingga program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah.
Selain itu, penanganan stunting juga menjadi prioritas melalui pendekatan lintas sektor guna mempercepat perbaikan kualitas sumber daya manusia.
Jeje menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan efektif.
Ia berharap Musrenbang RKPD 2027 mampu memperkuat kolaborasi serta menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan setiap program benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Bandung Barat, serta unsur perangkat daerah dan masyarakat.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan kuatnya pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Bandung Barat optimistis mampu mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa mendatang.**
