PenaKu.ID – Belakangan ini, peredaran informasi mengenai LPG 3 kg berwarna pink atau Bright Gas nonsubsidi menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Isu ini muncul seiring dengan rumor yang menyebutkan bahwa LPG 3 kg pink akan menggantikan LPG 3 kg subsidi (gas melon).
Namun, PT Pertamina Patra Niaga segera memberikan klarifikasi resmi yang menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Bright Gas saat ini hanya tersedia dalam dua kemasan, yakni 5,5 kg dan 12 kg, sehingga tabung LPG 3 kg pink nonsubsidi tidak pernah dipasarkan secara resmi.
Isu ini sempat mencuat di tengah pernyataan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengumumkan rencana perubahan status pengecer LPG 3 kg menjadi pangkalan resmi mulai 1 Februari 2025.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan harga LPG 3 kg agar tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta untuk mengoptimalkan pendataan distribusi LPG demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Fakta Klarifikasi dan Asal Usul Informasi LPG 3 kg Pink
Pertamina mengungkapkan bahwa foto tabung LPG 3 kg pink yang beredar kemungkinan besar diambil pada tahun 2018, saat perusahaan melakukan uji pasar terhadap varian baru elpiji Bright Gas ukuran 3 kg di Jakarta dan Surabaya.
Meskipun uji pasar tersebut merupakan bagian dari upaya inovasi produk, hasilnya tidak membuahkan keputusan untuk memasarkan produk tersebut secara resmi.
Dengan demikian, klarifikasi ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dan penafsiran yang keliru di masyarakat terkait perubahan produk LPG yang sudah ada.
Dampak Kebijakan ESDM terhadap Distribusi dan Harga LPG 3 kg
Perubahan status pengecer LPG 3 kg menjadi pangkalan resmi merupakan langkah strategis pemerintah untuk mencatat distribusi LPG secara lebih akurat. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengimbau para pengecer agar segera mendaftar sebagai pangkalan resmi.
Dengan adanya pencatatan yang lebih ketat, diharapkan pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap harga dan ketersediaan LPG, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh praktik harga yang tidak wajar.
Kebijakan ini juga berdampak pada pelaku usaha di sektor energi. Para pengecer harus menyesuaikan sistem operasional mereka dengan regulasi baru, namun di sisi lain, hal tersebut membuka peluang untuk transparansi dan efisiensi dalam distribusi elpiji.
Klarifikasi dari Pertamina ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku industri.
Ikuti dan Update Berita dari PenaKu.ID di Google News
**
