PenaKu.ID – Pemerintah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsai Jawa Barat, kini berada di ujung tanduk dan desa terancam akan dibubarkan.
Ketidakjelasan nasib warga sukawangi akibat penetapan wilayah desanya sebagai Kawasan Kehutanan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memicu rencana aksi ekstrem, penutupan kantor desa hingga pembubaran lembaga pemerintahan tingkat desa tersebut.
Tak Kunjung Dapat Kepastian Hak Tanahnya, Kantor Desa Sukawangi Kabupaten Bogor Terancam Ditutup dan Dibubarkan
Langkah tersebut diambil setelah berbagai upaya formal yang dilakukan pemerintah desa selama setahun terakhir menemui jalan buntu.
Kepala Desa Sukawangi, Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menempuh sedikitnya 10 jalur birokrasi dan koordinasi dengan berbagai instansi tinggi negara, namun hingga kini hasilnya masih nihil.
“Semua telah kami tempuh, sudah audiensi dengan Bupati Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi), DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 1, DPR RI Komisi IV & V, BAM (Badan Aspirasi Masyarakat) DPR RI, HAM, Menteri Desa dan Menteri Kehutanan,” ujar Budiyanto Kepala Desa Sukawangi kepada PenaKu.ID, Jum’at (15/5/2026).
Satu Tahun Perjuangan Tanpa HasilÂ
Budiyanto merinci rentetan sekitar 10 audiensi yang telah dilakukan demi memperjuangkan hak tanah dan kepastian hukum bagi warga desanya.
“Dan terakhir kami sudah mendatangi yang ngebentuk SK (Surat Keputusan ) Kementerian tahun 2004, pak Jokowi,” kata Budiyanto
“Sudah dilalui tahap-tahapan perjuangannya, total ada 10 jalur. Bahkan sampai gelar perkara di Mabes Polri pun sudah, tapi sampai sekarang belum ada hasil,” sambungnya.
Ancam Akan Melakukan Aksi Jalan Kaki ke Hambalang Rumah Presiden Prabowo SubiantoÂ
Kecewa dengan respon pemerintah pusat, Budiyanto menegaskan akan melakukan aksi protes besar-besaran. Jika tetap tidak ada keputusan yang memihak rakyat, Kantor Desa Sukawangi akan ditutup secara total dan dibungkus dengan kain putih sebagai simbol “matinya” keadilan di desa tersebut.
“Desa Sukawangi akan kami tutup dan ditiadakan aja desa ini,” ujarnya
Tak hanya itu, Budiyanto menyampaikan bahwa perangkat desa bersama seluruh lembaga desa (RT/RW) berencana melakukan aksi jalan kaki menuju Hambalang dengan membawa spanduk tuntutan.
“Ya mau tidak mau, kita ke Hambalang. Kantor Desa ditutup pakai kain putih, perangkat desa dan kelembagaan jalan kaki ke sana. Sebelum ada keputusan atau bertemu Presiden, kantor desa tidak akan dibuka,” tegasnya.
Persoalan ini bermula dari klaim sepihak yang memasukkan wilayah pemukiman dan administrasi Desa Sukawangi ke dalam Kawasan Kehutanan, yang secara otomatis membatasi hak warga atas tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun.***
