PenaKu.ID – Ancaman kekeringan akibat perubahan iklim menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. Untuk meredam dampak yang lebih luas, penguatan sektor pertanian dari hulu kini menjadi fokus utama.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, H.M. Lukmanul Hakim, menilai kekeringan merupakan siklus alam yang tidak bisa dihindari. Namun, menurutnya, dampaknya masih dapat ditekan melalui kesiapan dan strategi yang tepat.
“Ini persoalan besar, tetapi kami berharap dampaknya bisa diminimalisir. Saat ini teknologi semakin canggih, termasuk prediksi cuaca dari BMKG, sehingga sektor pertanian bisa lebih siap,” ujar Lukmanul saat ditemui di kantornya, Kamis (23/4/2026).
Di tengah ancaman tersebut, Bandung Barat masih mencatatkan kondisi surplus pangan. Produksi hasil pertanian dinilai masih melampaui tingkat konsumsi masyarakat.
Meski demikian, persoalan distribusi menjadi tantangan tersendiri. Sebagian hasil panen diketahui mengalir ke wilayah sekitar, seperti Kota Bandung dan Cimahi, sehingga pergerakan distribusinya sulit dipantau secara rinci.
Air Kebutuhan Krusial di Masa Kekeringan
Lukmanul menegaskan, ketersediaan air menjadi faktor paling krusial dalam sektor pertanian. Kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga November berpotensi menekan produktivitas tanaman pangan, khususnya padi.
“Air menjadi faktor vital. Selain benih, pupuk, dan biaya produksi, keberhasilan pertanian sangat ditentukan oleh ketersediaan air,” katanya.
Untuk mengantisipasi potensi krisis air, Pemkab Bandung Barat telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya melalui irigasi perpompaan dengan mengalirkan air dari sumber permukaan maupun air tanah ke lahan pertanian.
Selain itu, distribusi air juga diperkuat melalui jaringan perpipaan, pembangunan embung sebagai penampungan air hujan, serta pengelolaan dam parit dalam skala kecil. Optimalisasi pompanisasi yang telah tersedia juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
Dari total luas lahan baku sawah sekitar 18.093 hektare, hanya sekitar 20 persen yang telah terlayani sistem irigasi. Sisanya masih mengandalkan tadah hujan, sehingga sangat rentan terhadap kekeringan.
“Kondisi ini mendorong kami untuk terus meningkatkan infrastruktur air, agar indeks pertanaman bisa naik dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun,” ujarnya.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi kendala. Pada 2026, anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tercatat mengalami efisiensi sekitar 40 hingga 45 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Karena itu, Pemkab Bandung Barat mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat, terutama untuk penguatan infrastruktur pertanian.
“Kami membutuhkan dukungan dari pusat, apalagi ketahanan pangan merupakan program prioritas nasional,” katanya.
Bagaimana Sektor Pertanian Bertahan di Masa Kekeringan?
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga mendorong penggunaan varietas padi yang lebih tahan kekeringan dan memiliki masa tanam lebih singkat. Namun, pengembangannya masih menunggu arahan serta dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga penelitian.
Upaya lain dilakukan melalui program demonstrasi plot (demplot) untuk pembenahan kualitas tanah. Hasil sementara menunjukkan adanya peningkatan produktivitas di sejumlah wilayah.
Pemkab juga mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang telah tersedia, termasuk mesin pompa yang sudah disalurkan kepada kelompok tani. Peran penyuluh pertanian pun terus diperkuat dalam mendampingi petani di lapangan.
“Kami tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga memaksimalkan potensi yang ada,” ujar Lukmanul.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Bandung Barat optimistis mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan dampak kekeringan.
“Tanpa upaya, tentu tidak akan cukup. Namun dengan langkah-langkah ini, kami optimistis kebutuhan pangan tetap terpenuhi,” pungkasnya.**
