PenaKu.ID – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi mendadak harus menjadi “benteng pertahanan” iman bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Di tengah gempuran godaan kakek petir, BKPSDM mengimbau dengan sangat agar seluruh PNS maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Sukabumi segera bertobat dan menjauhi segala bentuk judi online.
Langkah tegas (katanya) sudah disiapkan. Jadi, bagi para abdi negara yang masih nekat berharap kaya raya jalur instan lewat ponsel pintar, siap-siap saja menerima konsekuensinya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, mengingatkan kembali sebuah konsep dasar yang mulai sering terlupakan: tugas pelayan publik itu menjaga integritas dan disiplin, bukan menjaga ritme taruhan. Beliau meminta seluruh pegawai tidak tergiur oleh aktivitas ilegal yang alih-alih menambah pundi-pundi rupiah, justru lebih lihai merusak kinerja dan nama baik instansi.
Menanggapi “prestasi” mencengangkan dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mendeteksi adanya transaksi judi online bernilai fantastis di kalangan ASN Jawa Barat. Ganjar mengaku pihaknya masih dalam posisi wait and see. Data resminya rupanya belum mendarat di meja BKPSDM Kabupaten Sukabumi.
“Keterkaitan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, perihal temuan transaksi judi online dari PPATK, BKPSDM belum menerima informasi tersebut. Jadi, kami belum bisa ber-statement apapun terkait hal yang dimaksud,” ujar Ganjar saat dikonfirmasi awak media, Rabu (08/07/2026).
Meski datanya masih “otw”, Ganjar memastikan pihaknya tidak akan tutup mata jika suatu hari nanti ketahuan ada abdi negara di Sukabumi yang diam-diam merangkap jadi “abdi bandar”. Sanksi kedisiplinan yang mengacu pada regulasi nasional sudah berdiri tegak menanti para pelanggar yang hobi depo.
“Tetapi, apabila ada ASN Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terbukti melaksanakan atau melakukan transaksi judi online, ya tentunya akan diberlakukan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai dan akan ditindaklanjuti melalui hukuman-hukuman disiplin yang secara bertahap,” tegas Ganjar, mengingatkan bahwa hukum pemerintah jauh lebih pasti ketimbang algoritma slot.
Melalui imbauan ini, BKPSDM menaruh harapan besar agar para ASN baik yang purna waktu maupun paruh waktu bisa kembali fokus pada pekerjaan utama mereka: melayani masyarakat. Lagipula, merusak citra ASN demi mimpi menang judi rasanya sama sekali tidak masuk dalam skema tunjangan kinerja.
***
