PenaKu.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa permasalahan kebersihan lingkungan dan tata kelola sampah di wilayahnya tidak akan pernah tuntas jika hanya mengandalkan program seremonial berkala.
Mengingat bentang luas wilayah yang mencakup 416 desa dan 19 kelurahan, sinergi nyata dan gerakan turun langsung ke lapangan dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci mutlak.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam momentum gerakan gotong royong massal yang menyasar sejumlah titik strategis disepanjang Jl. Raya Jakarta-Bogor, Senin (6/7/2026).
Gerakan ini sekaligus menandai dimulainya penataan koridor ibu kota serta wilayah perbatasan secara terpadu tanpa mematikan roda ekonomi masyarakat kecil.
Kalkulasi Logis Kebersihan dan Tantangan 435 Hari
Rudy Susmanto menjabarkan hitungan matematis yang realistis mengenai beban pengelolaan kebersihan di wilayah Kabupaten Bogor. Jika penanganan kebersihan dilakukan secara bergilir dengan asumsi satu desa atau kelurahan hanya ditangani satu hari, maka dibutuhkan waktu sedikitnya 435 hari untuk menjangkau seluruh wilayah.
Angka tersebut secara nyata melampaui jumlah hari dalam satu tahun kalender yang hanya berkisar 360 hari kerja tanpa libur. Oleh karena itu, skema kerja bakti konvensional yang bersifat parsial dinilai tidak akan mampu mengejar laju permasalahan sampah yang diproduksi setiap hari.
“Maka permasalahan kebersihan dan permasalahan sampah harus menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab semua pihak. Kita melakukan gotong royong saat ini untuk menentukan beberapa titik strategis di Kabupaten Bogor. Saya meminta para camat, lurah, kepala desa, ketua RT, dan RW, ayo sudah waktunya turun bareng-bareng bersama masyarakat. Ini nggak perlu duit atau biaya, hanya perlu niat dan kebersamaan,” ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Sinergi Lintas Sektoral di Empat Ruas Utama Ibu Kota
Sebagai langkah awal, gerakan gotong royong kolaboratif ini difokuskan pada empat ruas jalan utama yang menjadi wajah Kabupaten Bogor. Aksi kebersihan dan penataan estetika dimulai dari kawasan perbatasan Kota Bogor hingga Simpang Kandang Roda (Cibinong), wilayah depan Raisar Cibinong, perbatasan Kota Depok sampai dengan flyover Cibinong, hingga area dari depan gerai McDonald’s menuju perbatasan Kota Bogor.
Bupati menegaskan, setelah penataan di empat ruas utama ibu kota ini rampung, Pemkab Bogor akan langsung menggeser fokus operasi ke wilayah interkoneksi lainnya, seperti Cileungsi, Gunung Putri, dan Parung. Khusus untuk Parung, saat ini proses normalisasi saluran dan penataan bangunan liar dilaporkan sudah berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Rudy Susmanto menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mendobrak ego sektoral, terutama menyangkut status kepemilikan jalan. Meskipun mayoritas jalur yang dibersihkan berstatus sebagai jalan nasional, Pemkab Bogor memilih mengambil inisiatif penuh demi kenyamanan warganya yang melintasi jalur tersebut.
“Jangan saling lempar kewenangan. Walaupun hari ini kita bersihkan jalan nasional, yang melintas di situ adalah masyarakat kita, warga Kabupaten Bogor. Jadi semua harus bergerak bersama,” jelasnya
Dinas Perhubungan (Dishub) turun bereskan rambu lalu lintas dan Penerangan Jalan Umum (PJU), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) turun merapikan taman-tamannya, serta SKPD lain melakukan aksi pembersihan serupa,” sambungnya
Prinsip dari Bupati Bogor Humanis Dalam Penataan PKL: Estetika dan Solusi Ekonomi
Menjawab pertanyaan mengenai target waktu dan keberadaan bangunan serta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjamur di atas lahan negara khususnya di sepanjang jalan raya menuju Simpang Empat Kandang Roda Rudy Susmanto menegaskan komitmen penindakan yang humanis dan solutif. Ia memastikan gerakan gotong royong dan penataan ini tidak boleh berhenti dan akan terus berjalan selama masa jabatannya.
Kendati demikian, Pemkab Bogor memastikan tidak akan mengambil langkah represif yang langsung mematikan mata pencaharian warga. Rudy mengakui bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga aspek ekonomi warga harus tetap dijaga agar terus bergerak.
Bagi para pedagang yang berada di atas tanah negara, toleransi diberikan dengan syarat mutlak: wajib menjaga estetika tempat usaha dan tidak mengganggu keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan. Pemilik toko dan bengkel di sepanjang jalur penataan juga diperingatkan keras untuk menjaga kebersihan halaman masing-masing dari sampah plastik.
“Kita pilah-pilah. Jadi titik-titik PKL yang akan direlokasi harus disiapkan dulu lahan penggantinya masing-masing. Jangan sampai digusur, lalu habis itu terserah mereka mau ke mana,” tuturnya.
Menurutnya, hal tersebut masalah mencari kebutuhan seseorang baik dari tingkat direktur hingga buru paling bawah membutuhkan penghasilan untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Maka itu jika ditata harus diberikan solusi dan selama lahan pengganti belum siap akan kedepankan musyawarah.
“Namun, satu hal yang tidak bisa ditawar adalah kebersihan. Kalau sudah tempatnya tidak jelas, kumuh, dan tidak mau menjaga kebersihan, terpaksa kami angkut,” pungkas Rudy dengan tegas.***
