PenaKu.ID – Puluhan ribu massa yang tergabung dalam gerakan “Kami Bersama Gemoy” memadati Alun-alun Kabupaten Bogor Tegar Beriman, Cibinong, pada Jum’at (26/6/2026).
Aksi damai ini digelar guna menyuarakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program strategis Makanan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menyampaikan 8 Tuntutan Rakyat terkait pembenahan internal di Badan Gizi Nasional (BGN).
Massa yang diperkirakan mencapai 30.000 orang tersebut didominasi oleh kaum ibu-ibu (emak-emak) yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bogor, Bandung, Sumedang, hingga Cianjur.
Mereka membawa berbagai atribut dukungan serta komitmen untuk mengawal jalannya program nasional ini agar tepat sasaran dan bersih dari penyelewengan.
Delapan Tuntutan Rakyat: Desak Pelibatan Mitra Lokal dan Evaluasi Total Regulasi BGN
Ketua Panitia Aksi Damai 8 Tuntutan Rakyat, Hj. Juliana Wahid, S.E., M.Pd., menegaskan bahwa kelanjutan program makanan bergizi gratis menempati poin nomor satu dalam aksi ini. Kendati demikian, pihak panitia menuntut adanya pembenahan mendasar pada tataran regulasi penunjang demi menghindari polemik di akar rumput.
”Kami mendesak pimpinan BGN yang baru untuk kembali ke Inpres serta Juklak Juknis (Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis) yang awal. Kami juga menuntut agar program percontohan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang saat ini bertebaran namun belum berjalan, segera direalisasikan. Wilayah-wilayah itulah yang paling diuntungkan dari program gizi ini,” ujar Hj. Juliana saat memberikan keterangan di lokasi aksi.
Selain menyoroti regulasi, Hj. Juliana menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pembersihan internal BGN dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Langkah pergantian tiga pimpinan BGN baru-baru ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh.
”Arah kebijakan dari Kepala BGN selama ini terkesan tidak melibatkan kami sebagai mitra tokoh, pengembang, maupun pelaku usaha tani dan ternak di daerah. Kami mendesak pimpinan BGN yang baru agar melibatkan perwakilan yayasan dan mitra lokal dalam merumuskan kebijakan. Ajak kami bicara, dengarkan aspirasi kami agar keputusan yang diambil tidak memicu polemik,” tambahnya.
Dampak Ekonomi Sektor Bawah Menjadi Alasan Kuat Program MBG Wajib Dipertahankan
Di samping pemenuhan kecukupan gizi anak-anak sekolah, aksi damai ini juga menggarisbawahi dampak ganda (multiplier effect) di sektor ekonomi makro maupun mikro, khususnya bagi masyarakat kalangan bawah. Oleh karena itu, massa mendesak pemerintah tetap konsisten merealisasikan janji kampanyenya tersebut.
”Kita tidak hanya membahas masalah pemenuhan gizi, tetapi kita melihat imbas ekonominya yang sangat terasa di tataran bawah. Jika ada pihak-pihak yang menolak, silakan saja, berikan porsinya kepada sekolah-sekolah dan anak-anak lain di daerah yang jauh lebih membutuhkan,” tutur Hj. Juliana.
Pihak panitia juga telah menitipkan 4 dokumen surat tuntutan resmi kepada empat pimpinan lembaga tinggi negara, yakni kepada Presiden RI, DPR RI, Komisi IX DPR RI, serta Kepala MBG, dengan harapan seluruh poin aspirasi tersebut dapat diakomodasi dan segera disetujui (di-acc).
Komitmen Anggaran DPR RI dan Imbauan Penegakan Hukum Terhadap Oknum Penyeleweng
Aksi damai ini mendapat respons langsung dari Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Drs. H. Mulyadi, M.M.A. Menjumpai massa aksi di tengah lapangan, H. Mulyadi menyatakan kehadirannya merupakan fungsi pengawasan dan bentuk komitmen untuk memperjuangkan aspirasi warga Kabupaten Bogor.
”Sebagai wakil rakyat Kabupaten Bogor, sudah semestinya saya ada di tengah-tengah mereka. Secara prinsip, Presiden sesuai dengan sumpahnya harus menjalankan Undang-Undang, termasuk UUD dan UU APBN. Di dalam postur APBN, anggaran untuk Makan Bergizi Gratis ini sudah ada dan disetujui oleh DPR RI untuk dilaksanakan. Maka, aspirasi ini wajib didengar karena ini adalah amanah rakyat seluruh Indonesia,” tegas H. Mulyadi.
H. Mulyadi menambahkan bahwa dalam implementasi program berskala masif, ruang evaluasi sangat wajar dilakukan tanpa harus menghentikan program utama yang berpihak pada rakyat kecil.
”Setiap program baru pasti ada proses trial and error yang memerlukan evaluasi berkala. Jangan sampai karena ada satu kesalahan, sembilan kebaikan lainnya justru dihancurkan. Fokus kita adalah membenahi yang kurang, serta menindak tegas secara hukum oknum-oknum yang mencoba menyelewengkan kekuasaan dan anggaran program gizi ini,” jelas legislator Gerindra tersebut.
Menutup pernyataannya, H. Mulyadi memastikan bahwa pada masa sidang pekan depan, pihaknya akan menyampaikan langsung dokumen 8 tuntutan rakyat ini kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Prabowo Subianto melalui jalur internal ring satu, serta Kepala BGN/MBG guna dikaji dan ditindaklanjuti secara komprehensif.***
