PenaKu.ID – Tiga rangkaian dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor bersama dengan Bupati Bogor, Kamis (19/6/2025).
Ketiga pembahasan tersebut, diantaranya yang pertama adalah rangkaian penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025.
Lalu yang kedua penyampaian usulan rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bogor tentang pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Selanjutnya yang ketiga adalah penandatanganan nota kesepakatan bersama, antara Bupati Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor terhadap perubahan KUA dan perubahan PPS tahun anggaran 2025.
Menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025
Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah memasuki semester kedua bersama dengan DPRD Kabupaten Bogor sebelum memasuki tahapan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan.
“Maka tahapannya adalah kita memasuki bersama-sama kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas platform anggaran sementara perubahan, untuk kita nanti menyusun rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2025,” jelas Bupati Bogor.
Rudy mengatakan tentunya tujuan tersebut adalah memaksimalkan serta mengoptimalkan program-program yang harus diselesaikan dan dituntaskan di tahun 2025.
“Tetapi dalam perjalanannya, tentu kita melihat kondisi kemampuan keuangan daerah, di mana hari ini kita masih mengalami defisit keuangan kurang lebih sekitar 500 miliar lebih,” ujarnya.
Maka Pemerintah Daerah (Pemda) bersama DPR Kabupaten Bogor benar-benar cermat memilah dan memilih beberapa program-program yang dapat dirasakan langsung untuk masyarakat Kabupaten Bogor.
Program Prioritas sejak Bupati dan Wakil Bupati Bogor Menjabat
Lalu ia menuturkan, bahwa program prioritas ditahun pertama ia menjawab Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor.
“Kita ingin menuntaskan beberapa pembangunan infrastruktur jalan khususnya di wilayah barat, utara, timur, dan sebagian selatan,” ucap Bupati Bogor.
Dan tentunya selain infrastruktur jalan, Rudy Susmanto menjelaskan, ada beberapa infrastruktur fasilitas kesehatan baik puskesmas dan lainnya yang harus segera diselesaikan.
“Sama halnya dengan di bidang pendidikan kita sudah meminta dinas pendidikan untuk melakukan evaluasi,” jelasnya.
Agar membuat peringkat Infrastruktur pendidikan bukan dari ranking nomor satu tetapi dari bawah sampai 100 atau 200 sekolah dengan kondisi kategori yang rusak berat.
“Sehingga mudah-mudahan di tahun 2025 beberapa sektor penting di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan dapat terselesaikan di tahun anggaran 2025,” pungkasnya.**
