PenaKu.ID – Wacana pemindahan pusat pemerintahan atau ibukota calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur dari Kecamatan Jonggol ke Kecamatan Sukaresmi terus memicu polemik hangat.
Kebijakan ini dinilai memunculkan gelombang penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, khususnya di wilayah barat Bogor Timur.
Menanggapi dinamika tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin (Junsam), angkat bicara mengenai proses administrasi dan gejolak yang saat ini tengah bergulir di tingkat akar rumput.
Masih Berproses di Tingkat Presidium
Politisi yang akrab disapa Junsam ini menjelaskan bahwa perubahan lokasi ibukota dari Jonggol ke Sukaresmi pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme domestik yang sedang dikawal oleh jajaran pengurus Presidium Bogor Timur.
“Kalau untuk perubahan dari Jonggol ke Sukaresmi, ini kan hanya administrasi lah, sedang diproses oleh teman-teman presidium, ya,” ujar Junsam saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (25/5/2026).
Junsam berharap tahapan administratif ini tidak menemui kendala yang berarti ke depannya, sehingga persiapan pemekaran wilayah wilayah Bogor Timur bisa tetap berjalan sesuai regulasi yang ada.
Mendengar Riak-riak Penolakan Ibukota Baru Bogor Timur di Tingkat Bawah
Kendati dipandang sebagai proses administratif, Junsam tidak menampik adanya riak-riak ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat di bawah. Salah satu wilayah yang paling santer menyuarakan keberatan adalah warga di Kecamatan Gunung Putri.
“Ya mudah-mudahan itu tidak ada kendala, walaupun memang di bawah ada riak-riak gitu kan. Khususnya untuk Kecamatan Gunung Putri ini,” ungkap Junsam.
Munculnya gelombang penolakan ini menjadi catatan penting bagi para pemangku kebijakan agar proses penentuan ibukota tetap mengedepankan asas keadilan serta kemudahan bagi seluruh calon warga Bogor Timur.
Akses Pelayanan Dinilai Semakin Jauh
Lebih lanjut, Junsam membeberkan alasan utama di balik penolakan warga Gunung Putri. Faktor geografis dan aksesibilitas menuju pusat pemerintahan yang baru menjadi kekhawatiran utama masyarakat setempat jika ibukota digeser ke Sukaresmi.
“Saya mendengar informasi, dengan pindahnya ke Sukamakmur (Sukaresmi), itu lebih jauh lagi,” tambah Junsam.
Jarak yang semakin membentang ke arah Sukaresmi dikhawatirkan akan menyulitkan warga dalam mengakses pusat pelayanan publik di masa depan. Kendati demikian, legislator Kabupaten Bogor ini berharap polemik tersebut segera menemukan solusi terbaik demi kemaslahatan bersama masyarakat Bogor Timur.***
