PenaKu.ID – Walikota Sukabumi Achmad Fahmi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPPD) memaksimalkan pendapatan daerah dari sewa tanah dan bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2).
Caranya dengan mempercepat program Ngakeul atau Nganjang ka Kelurahan atau roadshow penyampaian Surat Pemberitahuan Terutang Pajak (SPPT) PBB-P2 tahun 2023 ke setiap kecamatan secara marathon. Upaya tersebut disampaikan kepada para pimpinan rukun warga (RW) di Kecamatan Cikole dan Gunungpuyuh, Jumat (14/4/2023).
Momen unik program Ngakeul kali ini berbeda karena digelar di Bioskop Movieplex dan dihadiri Walikota Sukabumi Kota Achmad Fahmi, Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada, dan Kepala BPKPD Andang Tjahjandi.
”Sektor PBB-P2 merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang terus ditingkatkan karena potensinya masih besar dalam menopang perekonomian daerah,” ujar Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi dalam acara Program Ngakeul.
Karena PBB P2 bisa menjadi andalan pendapatan daerah. Menurut Fahmi, penerimaan PBB P2 ditujukan untuk berbagai pembangunan, terutama fisik. Misalnya, penataan trotoar tahun ini dari Jalan Bhayangkara hingga RM Ibu Bunut, Jalan Sudirman dan Jalan Siliwangi ditata agar wajah Sukabumi semakin cantik.
Demikian kata Fahmi, Pemda meminta dukungan RW yang fokus pada potensi pendapatan termasuk PBB P2. Di mana pencapaian PBB P2 setiap tahun melebihi target. Ia menyebutkan target PBB P2 tahun 2022 sebesar Rp 11,1 miliar dan target sebesar Rp 12.152 miliar.
Sehingga melebihi target yang ditetapkan. Ini naik dibandingkan target 2021 sebesar Rp 8,8 miliar dan realisasi Rp 9,5 miliar. Sedangkan target tahun 2020 Rp 8,5 miliar, realisasinya Rp 8,9 miliar.
Program Ngakeul Samapaikan Capaian PBB P2
Walaupun tahun 2022 terkena dampak pandemi dan tahun 2023 meningkat karena pajak kembali ke rakyat. Manakah dari ketujuh kecamatan tersebut, Kabupaten Gunungpuyuh menduduki peringkat kelima dan Kabupaten Cikole peringkat ketiga perolehan PBB P2 tahun 2022.
PBB-P2 kata Fahmi, jadi darah segar bagi pelaksanaan pembangunan. Apalagi sekarang kita tidak bisa mengandalkan bantuan dari pusat dan provinsi, karena kondisi keuangan yang kurang baik. Hingga Fahmi melanjutkan, kabupaten tetap menjaga kemandirian keuangan, salah satunya PBB P2.
”Tips agar RW segera menyampaikan SPPT dalam waktu satu bulan sudah disampaikan,” ujarnya.
Fahmi mengatakan inovasi terus dilakukan, antara lain di SPPT sudah ada barcode dan pembayaran saat menabung di bjb lebih mudah. Intinya RW menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat karena sejak awal mereka mensosialisasikan PBB P2.
”Pembangunan berhasil jika semua terlibat aktif dan informasi tersampaikan,” tambah Fahmi. Di mana, potensi pendapatan didasarkan pada kerja sama dengan RW terutama dalam mendorong pembangunan.
***
