PenaRagam
Trending

Politikus Ini Minta Warga Bersurat ke DPRD Terkait Podomoro

PenaKu.ID – Politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPRD Kabupaten Bandung H. Yayat Sudayat, meminta kepada masyarakat untuk segera mengirimkan surat pengaduan atau keluhan kepada DPRD khususnya Komisi C, atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Pembangunan Perumahan Elite Podomoro yang menyebabkan banjir di Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang dan juga disekitarannya.

Dengan diterimanya surat pengaduan itu, dia menambahkan, akan menjadi acuan bagi Komisi C untuk segera mengagendakan dan melakukan kunjungan langsung ke lokasi supaya bisa melakukan evaluasi dan kajian.

“Kami yakin bisa menghentikan pembangunan Perumahan Elite Podomoro bila terbukti melakukan pelanggaran,” katanya melalui telepon, Minggu (23/5/2021).

Sebelumnya Yayat mengakui, Podomoro sudah beberapa kali menerima Surat Peringatan (SP), tapi dia merasa heran, kenapa masih saja terjadi dampak pembangunannya kepada masyarakat. Hal ini jelas tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Mengenai harus dilakukan kaji ulang dan evakuasi kembali surat ijin yang dikantongi Podomoro, dia menyatakan sangat setuju sekali. Malah dia mendorong kalau hal itu bisa dilakukan secepatnya. Agar masyarakat tidak berlarut-larut menderita kerugian.

Baca juga:

Bahkan Hukum Tata Ruang dan Keseimbangan Lingkungan sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh, dia sangat meragukannya, kalau Podomoro sudah menerapkannya dengan signifikan. Kenyataannya, masyarakat harus mendapat imbas dari pembangunannya itu.

“Saya yakin kalau Podomoro melakukan pembangunan sesuai dengan ketentuan, maka tidak akan terjadi kerugian bagi masyarakat,” ujar dia.

Dia mengharapkan bisa secepatnya turun ke lapangan untuk melihat ke lokasi. Dengan demikian dia bisa mengetahui tata letak kesalahannya seperti yang dikeluhkan masyarakat.

Untuk Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna (Kang DS), dikemukakan dia, bisa juga turun kelapangan, agar mengetahui bagaimana situasi dan kondisi pembangunan tersebut.

Apalagi, ungkap Yayat, Kang DS mempunyai maksud untuk merubah tata kelola pemerintahan untuk bisa lebih baik.

“Masalah Podomoro bisa dijadikan sebagai evaluasi atau contoh ke depan, bagaimana selama ini pembangunan yang terjadi di Kabupaten Bandung,” tutupnya.

*Reporter: ALF

**Redaktur: Dewi Apriatin

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button