PenaKu.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jawa Barat terus memperkuat strategi pengelolaan sampah dengan menyiapkan berbagai alternatif teknologi, mulai dari kapasitas kecil hingga besar.
Selain mengandalkan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas besar, teknologi berskala kecil dan menengah juga akan diarahkan agar dapat ditempatkan lebih dekat dengan sumber sampah di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya akan membahas pemanfaatan teknologi baru tersebut bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktur Utama PT Pindad, serta Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Sore ini saya akan rapat dengan Menristekdikti, dengan Dirut Pindad, dan dengan Rektor ITB untuk membahas teknologi-teknologi baru berkapasitas kecil menengah untuk kita tempatkan di wilayah-wilayah kelurahan dan kecamatan,” ujar Farhan di Hotel Horison Ultima Bandung, Rabu, 12 Agustus 2026.
Bandung Sudah Memiliki Puluhan Unit Insinerator
Untuk pengolahan sampah berkapasitas menengah hingga besar, Farhan menyebut Kota Bandung saat ini telah didukung mesin insinerator.
Ia mengatakan, terdapat sekitar 31 unit insinerator di Kota Bandung. Sebanyak 13 unit di antaranya merupakan tambahan, sehingga jumlah keseluruhan mesin yang dimiliki mencapai sekitar 31 unit.
Menurut Farhan, insinerator tersebut telah memenuhi standar yang diperlukan, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sistem pengendalian pencemaran udara atau air pollution control.
“Insinerator yang sudah lolos baik SNI maupun juga air pollution control. Sudah dilaksanakan,” katanya.
Pemkot Bandung Siapkan Alternatif Selain Legok Nangka
Di sisi lain, Pemkot Bandung masih berharap pembangunan dan operasional Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dapat berjalan sesuai rencana.
Namun, Farhan menilai Kota Bandung tetap perlu memiliki alternatif pengolahan sampah lain guna memperkuat ketahanan sistem persampahan.
Salah satu opsi yang kini tengah dijajaki adalah mengusulkan lokasi baru Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Jelekong, Kabupaten Bandung, agar dapat masuk dalam batch ketiga Danantara.
Lahan PSEL Jelekong Seluas 9,7 Hektare
Farhan mengatakan, rencana tersebut telah dibahas bersama Wakil Ketua MPR RI sekaligus pimpinan Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno.
“Sesuai dengan arahan dan diskusi bersama Wakil Ketua MPR RI dan juga pimpinan dari Komisi 12 DPR RI Mas Eddy Soeparno, ada baiknya Kota Bandung mengusulkan juga satu titik baru untuk PSEL di wilayah Kota Bandung yang akan masuk ke batch ketiga Danantara,” ujarnya.
Menurut Farhan, lahan yang disiapkan untuk rencana tersebut merupakan aset milik Pemkot Bandung dengan luas sekitar 9,7 hektare.
Meski demikian, akses menuju lokasi menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan. Akses yang tersedia saat ini masih berkaitan dengan lahan milik pihak lain. Karena itu, Pemkot Bandung berencana membangun jalur akses baru.
“Jelekong punya kita 9,7 hektare. Cuma aksesnya punya orang lain, jadi kita mesti bikin akses jalan baru sendiri,” kata Farhan.
Akses Lama Dinilai Berpotensi Ditolak Warga
Farhan menilai penggunaan akses lama berpotensi memunculkan penolakan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mempertimbangkan pembangunan jalur khusus agar mobilitas warga tidak terganggu.
“Kalau pakai jalan yang lama pasti ditolak. Jadi kita mesti bikin jalur baru,” ujarnya.
Ia juga menyebut lokasi lahan tersebut cukup strategis. Dari gerbang kawasan, keberadaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dapat terlihat sehingga lokasi relatif mudah dikenali.
Studi Kelayakan Ditargetkan Rampung Sebulan
Sebelum rencana pembangunan PSEL tersebut dilanjutkan, Pemkot Bandung akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu.
Farhan menargetkan kajian tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan. Setelah studi kelayakan selesai, pemerintah akan menghitung kebutuhan investasi sekaligus menentukan besaran pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan PSEL.
“Kita akan ngobrol dulu, lakukan studi kelayakan. Dalam sebulan ini selesai studi kelayakannya. Setelah itu kita akan menghitung berapa besar investasi yang akan ditanamkan di situ,” katanya.
Pemkot Bandung Buka Peluang Investasi Swasta
Pemkot Bandung juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus pengoperasian fasilitas tersebut.
Namun, Farhan menegaskan bahwa investasi yang dilakukan tetap harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar, khususnya dalam hal akses transportasi.
“Kita ajak mitra swasta untuk investasi tanpa mengganggu jalan akses masyarakat,” ujarnya.
Bandung Perlu Banyak Alternatif Pengolahan Sampah
Farhan menilai kebutuhan terhadap alternatif pengolahan sampah semakin mendesak karena Kota Bandung merupakan satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sendiri.
Atas kondisi tersebut, ia menilai pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan berbagai skala perlu dilakukan secara bersamaan.
Menurutnya, fasilitas berskala kecil, menengah, maupun besar dapat dikembangkan secara simultan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung.**
