Peristiwa

Dukung Program MBG Prabowo-Gibran, Aliansi Sukabumi Raya Desak Penerbitan UU Khusus

IMG 20260624 WA0084 1
Foto Istimewa: Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Peduli MBG Sukabumi Raya, Yandra Utama Santosa bersama Tim Saat Menyampaikan Aspirasi di depan Kantor DPRD Kota Sukabumi, Rabu (24/6/2026).

PenaKu.ID – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Makanan Bergizi Gratis (MBG) Sukabumi Raya memadati Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Djuanda, Kecamatan Cikole, pada Rabu (24/6/2026). 

Aksi yang diperkirakan dihadiri oleh sekitar Ribuan orang dari wilayah kota, kabupaten, hingga daerah tetangga seperti Cianjur, Bogor, dan Bandung ini berjalan dengan tertib, damai, dan bersih.

Suasana penyampaian aspirasi diawali dengan kegiatan positif berupa senam pagi dan istighosah bersama. Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat mulai dari petani, relawan, supplier, pengemudi ojek online, hingga ibu-ibu Posyandu hadir untuk menyuarakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program MBG yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Koordinator Lapangan Aksi, Yandra Utama Santosa, menegaskan bahwa program MBG sangat layak dilanjutkan karena sejalan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan perekonomian. Menurutnya, kehadiran dapur-dapur MBG di daerah terbukti menjadi stimulan ekonomi yang nyata.

“Di mana ada dapur MBG, di situ terjadi pertumbuhan ekonomi. Pengangguran berkurang, produktivitas petani dan supplier lokal digenjot karena adanya serapan pasokan, yang juga diiringi dukungan subsidi pupuk dari pemerintah,” ujar Yandra di sela-sela aksi kepada PenaKu.ID, Rabu (24/6/2026).

Yandra juga menambahkan, dampak langsung dari program ini sudah dirasakan oleh garda terdepan kesehatan masyarakat.

“Ibu-ibu Posyandu kini lebih mudah memantau dan memberikan subsidi nutrisi berupa susu, buah-buahan kepada ibu hamil demi mencegah terjadinya stunting pada anak-anak sejak dini,” pungkasnya.

Dalam aksi ini, Aliansi Masyarakat Peduli MBG membawa dua tuntutan utama kepada pihak legislatif:

  • Payung Hukum Tambahan: Mendorong adanya legal standing yang lebih kuat dalam bentuk Undang-Undang agar ekosistem program MBG dan kesejahteraan para relawan lebih terjamin di masa depan.
  • Perbaikan Sistem: Meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem tata kelola agar operasional dapur MBG dapat menjadi ekosistem yang semakin baik di tengah masyarakat.

***

Exit mobile version