PenaKu.ID – Terkait banyaknya kasus kepala desa di Kabupaten Bogor viral, menarik bagi pengamat ketika Bupati Bogor jelas menyampaikan bahwa tanggung jawabnya sebagai bupati dan bahkan menyampaikan tidak ada komandan.
“Tidak ada kopral yang tolol, yang ada adalah komandan yang bodoh misalnya. Saya pikir itu menggambarkan bahwa dia (Bupati Bogor) sedang ingin bertanggung jawab, atas seluruh struktur pemerintah yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bogor,” ungkap Yusfitriadi kepada PenaKu.ID, Senin (7/4/2025).
Menurut Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Yusfitriadi mengatakan, kemudian bagaimana alat kontrolnya. Menurut dia dinas desa penting menjadi bahaan perhatian. Ada juga berbagai macam kebijakan, yang saya pikir penting kebijakan itu juga diketahui oleh seluruh struktur pemerintahan.
Pengamat Sebut Perusahaan Ingin Berkontribusi Harus Sinkronkan dengan Lembaga TJSL
“Termasuk misalnya oleh perusahaan-perusahaan, karena memang ada kanal-kanal resmi dan kanal-kanal konstitusi. Di Pemerintahan Kabupaten Bogor ya ada lembaga TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) misalnya,” paparnya.
Ia mengatakan, bahwa yang mempunyai relasi dengan perusahaan dalam rangka mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di Kabupaten Bogor.
Yusfitriadi menyebut, kanal-kanal yang Tidak resmi lah yang kemudian berpotensi untuk menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak etis bagi pemerintahan, bagi struktur pemerintahan dan bagi oknum-oknum yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Perlu sebuah sosialisasi yang cukup kuat, bahwa memang ada kanal-kanal resmi yang ketika perusahaan ingin memberikan kontribusi untuk membangun Kabupaten Bogor sinkronkan dengan pemerintahan Kabupaten Bogor melalui TJSL,” ujarnya.
Kebijakan Bupati dan Gubernur Harus Sinkron
Begitupun dengan respons yang strukturalnya, di mana Bupati Bogor langsung merespons terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat.
“Saya pikir ya harus linear, harus sinkron antara kebijakan gubernur dan kebijakan bupati. Sehingga ke depannya harapannya ini menjadi sebuah efek jera bagi siapa pun kepala desa yang bermain-main dengan jabatannya,” ungkapnya.
Termasuk dalam menyalahgunakan jabatan itu sendiri. Bahkan, kata dia, mungkin penting ke depan untuk Bupati Bogor mengeluarkan berbagai macam instrumen yang detail, yang rigid agar memang tupoksi kepala desa itu on the track.
Dibuatkan Kanal Pengaduan di Desa
“Begitu pun kemudian juga dalam perspektif audit keuangan. Saya pikir juga penting ada desa-desa dan juga ada yang lain itu juga melalui audit misalnya. Dan saya pikir juga dibuat kanal juga, kanal pengaduan misalnya,” tukasnya.
Terakhir ia menjelaskan, bagi siapa pun yang merasa dirugikan dan tidak nyaman atas oknum kepala desa tersebut, harus sampai ke Pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Terakhir, harapannya dengan sikap bupati yang begitu responsif, begitu jelas, begitu menarik bagi saya. ke depannya ini menjadi contoh bagi struktur pemerintahan yang lain SKPD terutama bagi kepala desa. Bahwa memang tidak main-main dengan jabatan pemerintah termasuk jabatan kepala desa,” pungkasnya.*
