PenaKu.ID – Prestasi Kabupaten Bogor sebagai kontributor utama produksi padi di Jawa Barat mendapat apresiasi tinggi, Pengamat Soroti Soal Alih Fungsi Lahan dan tiga momentum penting bagi Pemerintah Daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat per 3 November 2025, perkiraan produksi padi Kabupaten Bogor mencapai 356 ribu Ton pada tahun 2025.
Pengamat Soroti Soal Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bogor
Menanggapi capaian ini, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Founder LS Vinus, Yusfitriadi, menyatakan kebanggaannya dan mengucapkan terima kasih kepada para petani.
Ia menilai, kontribusi signifikan ini sangat substantif, terutama di tengah maraknya fenomena alih fungsi lahan persawahan yang terjadi di banyak tempat.
“Bagi saya Kabupaten Bogor kontributor utama padi di Jawa Barat, bukan hanya masalah angka, tapi jauh dari mana di tengah alih fungsi lahan persawahan di hampir semua tempat, Kabupaten Bogor mampu memberikan kontribusi besar dalam produksi padi,” ujarnya.
Tiga Momentum Penting Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
Menurutnya, kondisi produksi padi yang menjanjikan ini tidak lepas dari supporting system Pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, ia menekankan bahwa capaian ini adalah momentum yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk fokus pada tiga hal.
Yang pertama pengamat, Mendorong Budaya “Nyawah” di Kalangan Muda.Ia menyoroti potensi hilangnya budaya bertani padi (“nyawah”) jika generasi muda tidak tertarik. Ia mendesak Pemerintah agar segera mengambil langkah untuk membudayakan warisan ini.
“Kesempatan baik bagi pemerintah untuk mendorong dan membudayakan warisan besar masyarakat Kabupaten Bogor ini kepada generasi muda,” jelasnya, menyarankan program penyadaran, inovasi, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
Lalu kedua ia mengatakan, bahwa Meminimalisir Alih Fungsi Lahan. Menurutnya, Ancaman terbesar bagi persawahan adalah konversi lahan untuk properti, pabrik, wisata, dan program strategis lainnya. Ia meminta Pemerintah berperan aktif dalam meminimalisir pengurangan lahan pertanian setiap tahunnya.
“Pemerintah mempunyai peran penting dalam meminimalisirnya agar lahan pertanian dan persawahan tidak berkurang setiap tahunnya. Baik melalui regulasi, maupun melalui pembatasan izin alih fungsi lahan,” tegasnya.
Selanjutnya yang ketiga, Gerakan Menggunakan Komoditi Lokal dan Penjaminan Pasar. Selain fokus pada produksi, pasar bagi produk petani juga harus dijamin. Ia melihat banyak komoditi lokal seperti sayur, buah, dan ikan, yang terkadang sulit dipasarkan oleh petani.
“Disinilah pemerintah harus hadir, agar budaya bertani menjadi tergairahkan karena tidak usah memikirkan pasar,” tambahnya, menekankan bahwa kesiapan pasar harus sejalan dengan upaya mendorong budaya bertani.
Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat
Terakhir, ia menyoroti program ketahanan pangan strategis nasional. Dalam konteks Kabupaten Bogor, program ini harus didorong melalui pemanfaatan lahan masyarakat dan lahan pemerintah bagi produksi pertanian dan peternakan berbasis masyarakat, bukan hanya berfokus pada investor besar.
Menurutnya, pendekatan ini akan mengarahkan masyarakat pada kedaulatan pangan berbasis keluarga, di mana warga bukan hanya menjadi pekerja, tetapi juga produsen utama pangan.***
