PenaKu.ID – Bagaimana nasib Kabupaten Bogor Jawa Barat jika dua calon Bupati Bogor, yaitu Rudy Susmanto dan Bayu Syahjohan salah satunya berhasil menduduki kursi nomor 1 di pemerintahan.
Di mana yang kita ketahui, problem dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Bogor masih ada segunung masalah klasik yang belum dapat diselesaikan, sehingga masyarakat belum terlayani dengan maksimal.
Maka itu, masyarakat Kabupaten Bogor pada Pilkada 2024 mendatang, mengharap kepemimpinan yang dapat mewujudkan keinginan masyarakat Bogor, terutama di pelosok-pelosok yang masih tertinggal baik dari tingkat Infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan Pengamat untuk Cabup Kabupaten Bogor
Yusfitriadi, Founder Lembaga Visi Nusantara dan Pengamat Sosial Politik Bogor, mengomentari dua calon tersebut jika terpilih menjadi Bupati Bogor, nasib Kabupaten Bogor seperti apa kepemerintahannya.
Menurut Yusfitriadi, jika melihat Rudy Susmanto dan Jaro Ade, jika memimpin Pemkab Bogor seperti Dwi Tunggal dalam perspektif peran.
“Kalau saya kan melihatnya, Rudy Susmanto dengan Jaro Ade itu kan kaya Dwi tunggal dalam perspektif. Dalam perspektif peran, yang pertama Rudy Susmanto itu punya leading sektornya pada relasi dengan pemerintahan pusat,” ucap Yusfitriadi kepada PenaKu.ID, Selasa (26/11/24).
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto bapaknya Rudy Susmanto. Sehingga dalam konteks tersebut, maka akan mempermudahkan dan mempercepat konektivitas antara program pemerintah antara Kab Bogor, provinsi dengan pemerintahan pusat.
“Dan ini akan berdampak cukup menarik dan cukup baik bagi percepatan pembangunan Kabupaten Bogor,” menurutnya.
Sementara itu Ade Ruhandi atau Jaro Ade, ia sangat mempunyai leading sektor yang amat sangat fital, yaitu tokoh yang membastis karena masyarakat.
“Sehingga Jaro Ade lah yang paham betul problem-problem, kemudian harapan-harapan masyarakat, juga aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus dijalankan oleh pemerintahan,” kata Yusfitriadi.
Sehingga, kemudian dua tokoh tersebut mempunyai peran yang saling melengkapi satu sama lain.
“Dan harapannya ketika saling melengkapi tersebut, maka akselerasi atau percepatan, berkelanjutan pembangunan Kabupaten Bogor itu bisa diwujudkan,” ujarnya.
Yusfitriadi menjelaskan bahwa dua tokoh tersebut pernah sama-sama mempunyai peran penting di DPRD Kabupaten Bogor. Jaro Ade pernah menjadi Ketua DPRD dan begitu pun Rudy Susmanto.
“Artinya menurut saya, paham betul bagaimana tatkala melakukan Pemerintahan di daerah Kabupaten Bogor. Pokoknya bagi saya itu saling melengkapi, sangat cocok,” pukasnya.
Pengamat Singgung APBD Kabupaten Bogor
Sedangkan untuk Bayu Syahjohan-Musyafaur Rahman, jika terpilih memimpin Kab Bogor dalam konteks efektifitas kontribusi elektoral, pasangan Bayu dan Musa bisa jadi lebih efektif. Minimal melihat hasil survei terakhir LS Vinus yang dirilis pertengahan November yang lalu.
“Di mana jika melihat suara partai pengusung pasangan calon Bayu dan Musa yakni PDIP memperoleh suara 8 %. Namun pada survei terakhir, pasangan bayu dan musa mendapat elektabilitas lebih dari 17 %,” ucap Yusfitriadi.
Dan ia melihat, walaupun tentunya masih jauh bila dibandingkan elektabilitas lawannya yaitu pasangan Rudy Susmanto dan Jaro Ade.
“Program yang menonjol pada pasangan bayu dan musa sebetulnya tidak ada yang baru, namun lebih pada penambahan volume berbagai insentif bagi RT dan RW, guru ngaji, dan insentif desa yang saat ini diatributifkan dengan dana Samisade,” tuturnya.
Namun, menurutnya, oleh pasangan Bayu dan Musa akan dikontruksi dan ditingkatkan volume insentifnya. Hal yang paling menarik dari pasangan tersebut adalah tidak secara detail menskemakan sumber anggaran pendapatan daerahnya. Soalnya, ketika semua insentif naik, maka berdampak pada peningkatan APBD Pemkab Bogor.
Sehingga, kata dia, jika tidak ada formulasi baru, anggaran Pemkab Bogor berpotensi defisit. Jika pasangan Bayu dan Musa ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bogor akan menghadapi tantangan pada dua hal.
“Pertama, di internal Pemerintahan Kabupaten Bogor. Terutama relasinya dengan DPRD Kabupaten bogor. Karena kursi PDIP di Kabupaten Bogor cuma 6 kursi dan 55 kursi. Sisanya merupakan kursi partai koalisi pendukung pasangan calon Rudy dan Ade Ruhandi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa peran DPRD adalah sebagai lembaga legislasi, persetujuan anggaran dan peran pengawasan terhadap berbagai hal yang ada di Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kedua, jaringan pemerintahan pusat. Begitupun dengan jaringan pemerintahan pusat, karena PDIP sampai saat ini tidak bergabung dengan kekuasaan, maka relasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan pemerintahan pusat tidak akan berjalan mulus,” pungkasnya.
**
