PenaKu.ID – Sebanyak 322 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat diambil sumpah atau janji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kamis (24/2/22).
Pengambilan sumpah PNS tersebut dilakukan berdasarkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan pada tahun 2019 silam.
“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini hasil seleksi CPNS tahun 2019, dengan total 322 orang,” kata Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, usai pengambilan sumpah ratusan PNS di Ngamprah.
Hengky berharap, dengan hadirnya PNS yang baru dilantik bisa menjadi energi positif dan semangat baru dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Bandung Barat.
“Karena tugas kita sangat berat, jadi kerjanya harus ikhlas, tuntas dan selalu menjaga citra pemerintah. Kita adalah golongan yang membantu bukan minta dibantu dan harus menolong bukan malah minta ditolong,” ujarnya.
Meski demikian, Hengky menerangkan bahwa tingkat kebutuhan PNS di lingkungan kerja Pemkab Bandung Barat masih kurang. Apalagi, bagi tenaga pendidik.
“Idealnya kebutuhan masih kurang, apalagi tenaga pendidik. Tapi untuk saat ini memang yang lolos seleksi CPNS sekitar 322 orang, tapi kita bagaimana kuota dari pemerintah pusat,” terangnya.
Hengky pun berpesan, kepada seluruh PNS yang baru maupun lama harus selalu siap di tempatkan dimana saja dan bisa segera beradaptasi.
“Jadi PNS baru maupun yang lama. Misalnya ketika ada rotasi mutasi itu harus siap ditempatkan di mana saja dan harus bisa segera beradaptasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM KBB, Asep Iliyas mengatakan, berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) jumlah kebutuhan Pemkab Bandung Barat ideanya mencapai sekitar 15 ribu orang.
“Seharusnya standarnya itu 15 ribu orang, sementara sekarang yang ada realnya sekitar 6700 sekian. Makanya pa Bupati bebicara kalau kebutuhan sebetulnya masih kurang,” katanya.
Namun, Asep mengatakan bahwa permasalahan kekurangan jumlah tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi. Oleh sebab itu, pemerintah mengadakan sistem merit.
Adapun sasaran dari sistem merit tersebut, Asep menambahkan bahwa Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja.
“Mudah mudahan saha kedepan formasi yang disediakan usulan dari Pemda KBB bisa sesuai kebutuhan yang ada di masing-masing SKPD,” pungkasnya.
**
