PenaKu.ID – Sejumlah elemen yang tergabung dalam Cipayung Plus, menggelar aksi di depan kantor DPRD kota Ternate, menuntut wakil rakyat agar memperhatikan pembangunan infrastruktur di tiga Kecamatan yang berada di luar pulau Ternate.
Selain mendatangi kantor DPRD Kota Ternate, masa aksi yang tergabung dalam elemen HMI, IMM, KAMMI, GMKI, PII, PMI dan GMNI itu, juga mendatangi kantor Wali Kota Ternate meminta pemerintah setempat melakukan pemerataan pembangunan di Kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua.
Aksi pada dua tempat tersebut, sempat ricuh, lantaran massa aksi memaksa untuk.membakar ban bekas. Berutung kericuhan dapat ditangani setelah petugas Kepolisian Resort (Polres) Ternate diterjunkan untuk melakukan pengamanan.
Dalam orasinya, Ketua HMI cabang Ternate Safrudin Taher menyatakan, wilayah administrasi Kota Tenate tidak hanya mencakup lima Kecamatan di pulau Ternate, namun ada tiga Kecamatan lain di luar pulau Ternate.
“Tiga Kecamatan di luar pulau Ternate, yakni Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Moti dan Kecamatan Hiri diabaikan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak menyetuh masyarakat di tiga Lecamatan terluar,” kata Safrudin dalam orasinya.
Kecamatan Batang Dua, kata Syafrudin merupakan salah satu Kecamatan paling jauh di Kota Ternate, “masyarakat di sana (Batang Dua-red) sangat termarginalkan, mereka tidak pernah menikmati fasilitas komumikasi, bagaimna anak-anak di sana belajar secara online, pemerimtah terkesan membiarkan masyarakat di sana,” teriaknya.
Selain masalah komunikasi, potensi-potensi di Batang Dua juga tidak diperhatikan pemerintah, padahal.sektor perkebunan, perikanan dan potensi lainnya juga tidak diperhatikan, “warga Batang Dua butuh jalan, jembatan, pelabuhan dan perhubungan atau akses, tetapi semua itu belum diperhatikan pemerintah, pemerintah harusnya hadir menjawab problem masyarakat Batang Dua,” kata Syafrudin.
Selain di Kecamatan Batang Dua, kondisi serupa juga terjadi di Keamatan Moti dan Hiri, “pemerintah harus memperhatikan pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, listrik dan sarana transportasi laut guna memperlancar dan meringankan aktivitas masyarakat di tiga Kecamatan di luar pulau Ternate,” koarnya.
Selain berorasi, elemen yang tergabung dalam Cipayung plus juga menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD dan Pemkot Ternate.
Dalam pernyataan sikap tertulis yang diterima anggota DPRD dan Asisten I Pemkot Ternate itu, Cipayung Plus mendesak pemerintah, DPRD kota Ternate dan PT. Pelni Cabang Ternate agar selesaikan pungutan liar di kapal tol laut rute Ternate-Batang Dua.
Cipayung Plus Kota Ternate juga mendesak kepada pemerintah dan DPRD agar lakukan penyediaan tenaga pengajar yakni guru, mulai dari SD hingga SMA di Kecamatan terluar, serta menyediakan kebutuhan masyaraat, seperti infrastruktur jalan dan jembatan serta twlekomunikasi dan listrik pada Kecamatan-Kecamatan yang terisolasi.
(Gibran)
