PenaKu.ID – Bupati dan Wakil Bupati Bogor Temuin ribuan massa aksi dari AMCRP Aliansi Masyarakat Cigudeg Rumpin Parung Panjang (AMCRP) yang menuntut pembukaan kembali operasional tambang wilayah Parung Panjang dan sekitarnya, di Tegar Beriman Cibinong, Senin (4/5/2026).
Dihadapan para massa Bupati Bogor Rudy Susmanto, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan jalur khusus tambang sebagai solusi permanen.
Bupati Bogor Targetkan 2026 Pembebasan Lahan Jalur Tambang 100 Persen Selesai
Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penetapan lokasi (Penlok). Ia menargetkan proses pembebasan lahan jalur tersebut dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2026 mendatang.
“Target kami adalah 2026 pembebasan lahan sudah terbayarkan selesai 100 persen, sehingga tahapan pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan,” ujar Rudy Susmanto saat diwawancarai usai menemui Para Pendemo.
Terkait Tuntutan Buka Tambang Kembali , Bupati Bogor Mencari Jalan Tengah Bagi Ekonomi dan Lingkungan
Menanggapi tuntutan warga yang mendesak agar tambang segera dibuka demi keberlangsungan ekonomi, Rudy menjelaskan bahwa Pemkab Bogor bersama DPRD tengah mencari “jalan tengah”.
Kebijakan ini diambil agar sektor pertambangan yang menjadi potensi wilayah tetap berjalan tanpa mengganggu pengguna jalan umum lainnya. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pembukaan kembali tambang harus melalui evaluasi ketat dari Pemprov Jabar.
“Kami meminta hasil evaluasi tersebut untuk dapat disegerakan dibuka bagi tambang-tambang yang memiliki izin resmi. Kita semua sepakat bahwa lingkungan tetap menjadi prioritas utama untuk dijaga bersama,” tegasnya.
Aspirasi Dampak Sosial dan Infrastruktur
Selain masalah operasional, Rudy juga menyoroti keluhan masyarakat terkait dampak sosial dan debu tambang. Ia menyatakan bahwa masyarakat masih menunggu realisasi kompensasi dan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi mereka yang terdampak langsung.
Ia juga menekankan pentingnya bahan baku material tambang untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor maupun Jawa Barat.
Mengingat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan material tambang dianggap akan menjadi tantangan besar bagi semangat pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun, jujur, dan baik. Apa yang menjadi kewenangan Pemkab akan kami tindak lanjuti, dan apa yang menjadi kewenangan Pemprov akan segera kami sampaikan langsung kepada Penjabat Gubernur,” pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan mampu meredam tensi di wilayah Bogor Barat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha tambang dan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan.***
