PenaKu.ID – Walikota Sukabumi Achmad Fahmi meminta pengelolaan dana hibah bantuan sosial (Bansos) agar dikelola dan disalurkan dengan baik.
Karena, menurut Fahmi saat ini ada beberapa perevisian dalam tata kelola dana hibah bansos tersebut.
“Seiring perubahan aturan keuangan daerah menyebabkan sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat ketat dan harus dikelola dengan baik,” kata Fahmi saat menghadiri rapat koordinasi Optimalisasi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) TA 2021 untuk pemulihan ekonomi Kota Sukabumi di Kantor Bappeda Sukabumi Jalan Sarasa No.9, Babakan, Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (28/4/21).
Proses pengelolaan daerah, kata Fahmi, beradaptasi dengan aturan baru termasuk pengelolaan hibah dan bansos yang dulu tersentralisasi di Badan pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), kini tersebar ke semua SKPD sejumlah 21.
“Dan ini membutuhkan kesiapan semua. Baik dari sisi keilmuan karena baru tahun ini hibah bansos diserahkan ke setiap SKPD seperti proses pencairan dan pertanggungjawaban,” ucap Fahmi.
Kedua butuh kehati-hatian hibah dan bansos agar sesuai hukum. Rakor ini dalam menyamakan persepsi hibah dan bansos pencairan dan perencanaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Baca Juga:
“Hibah bansos dalam kerangka mendukung pemulihan ekonomi baik daerah, lembaga, yayasan dan institusi dapat hibah bansos membelanjakan hibah bansos,” ungkap Fahmi.
Semangat hibah bansos di triwulan kedua sudah selesai sehingga terjadi perputaran uang dalam percepatan ekonomi berjalan.
Di sisi lain beber Fahmi, belanja hibah ini bertujun untuk pencapaian visi misi mendukung fungsi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
“Sementara bansos bagaimana berupaya meminimalisir kerawanan sosial, resiko sosial seperti kemiskinan,” kata Fahmi.
Rapat koordinasi ini diikuti pula oleh Wakil Walikota Sukabumi Andri S Hamami dan Plt Kepala Bappeda Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah.
Reaktur: Dewi Apriatin
