PenaKu.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Upaya tersebut dinilai tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan medis maupun kebijakan, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan keberhasilan pengendalian HIV/AIDS sangat bergantung pada konsistensi, kedisiplinan, serta sinergi berbagai pihak. Menurutnya, yang harus diperangi adalah virus HIV beserta perilaku yang berisiko menularkan penyakit tersebut, bukan orang yang mengidapnya.
“Yang kita lawan adalah virus HIV dan perilaku yang berisiko menularkannya. Bukan manusianya. Tidak boleh ada stigma dan diskriminasi terhadap siapa pun,” ujar Farhan saat Rapat Koordinasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2026 di Arion Hotel, Kota Bandung, Selasa (28/7/2026).
Rakor Satukan Strategi Tekan Penularan HIV di Kota Bandung
Rapat koordinasi tersebut menjadi wadah untuk menyamakan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam menekan angka penularan HIV sekaligus menghapus stigma terhadap Orang dengan HIV (ODHIV).
Dalam kesempatan itu, Farhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat aktif dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Dukungan tersebut datang dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Baznas Kota Bandung, hingga berbagai organisasi masyarakat.
Kasus HIV di Kota Bandung Capai 10.771
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, hingga Mei 2026 jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS sejak 1991 mencapai 10.771 kasus. Faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan seksual heteroseksual dengan persentase 38,53 persen.
Farhan menuturkan pola penularan HIV terus mengalami perubahan seiring perkembangan waktu. Oleh karena itu, strategi penanganan juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan tanpa mengesampingkan pendekatan kemanusiaan.
Ia menjelaskan Kota Bandung telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 hingga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan AIDS. Seluruh regulasi tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target global 3 Zero pada 2030, yakni nol infeksi baru HIV, nol kematian akibat AIDS, serta nol stigma dan diskriminasi.
Walikota Bandung Minta Aparat Tak Lakukan Stigmatisasi
Farhan mengingatkan seluruh aparatur pemerintah agar tidak menjadikan regulasi sebagai dasar untuk memberikan stigma kepada kelompok tertentu.
“Siapa pun selama dia manusia adalah saudara kita. Pendekatan kemanusiaan harus tetap dikedepankan. Diskriminasi hanya akan membuat penanggulangan HIV/AIDS semakin sulit,” tegasnya.
Ia juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Sosial meningkatkan identifikasi terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS sebagai bagian dari langkah pencegahan pemerintah daerah.
Selain itu, masyarakat didorong untuk meningkatkan kesadaran melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk donor darah secara rutin yang sekaligus dapat menjadi sarana skrining berbagai penyakit menular.
Strategi STOP Jadi Andalan Pengendalian HIV/AIDS
Dalam kesempatan tersebut, Farhan kembali memperkenalkan strategi STOP yang merupakan singkatan dari Suluh, Temukan, Obati, dan Pertahankan sebagai pendekatan utama pengendalian HIV/AIDS di Kota Bandung.
Menurutnya, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada kesinambungan pengobatan dan pendampingan terhadap ODHIV.
“Deteksi dini sangat penting. Yang tidak kalah penting adalah memastikan mereka yang terdiagnosis mendapatkan pengobatan secara konsisten hingga tuntas,” katanya.
Farhan juga menyoroti persoalan kesehatan lain yang berkaitan erat dengan kualitas sanitasi lingkungan, seperti tuberkulosis (TB). Ia menilai upaya membangun perilaku hidup sehat harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan sanitasi, kepatuhan menjalani pengobatan, serta edukasi kepada masyarakat.
KPA Bandung Perkuat Sinergi Antarinstansi
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, menjelaskan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung bersama perangkat daerah, tim ahli, kelompok kerja, sekretariat KPA, serta lembaga swadaya masyarakat.
Menurut Asep, kegiatan tersebut merupakan amanat Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung.
“Harapannya seluruh program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kasus,” ujar Asep.**
