PenaKu.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor merespons cepat berbagai persoalan mendesak yang dialami masyarakat Kecamatan Klapanunggal.
Langkah konkret ini diambil usai digelarnya audiensi khusus antara pimpinan DPRD Kabupaten Bogor dengan jajaran Kecamatan Klapanunggal, delapan Kepala Desa, perwakilan pengusaha, serta tokoh masyarakat setempat.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bogor, H. Junaidi Samsudin (Junsam) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan hasil penajaman dari aspirasi masyarakat yang diserap selama masa reses.
“Saat reses kemarin banyak sekali masukan. Agar lebih spesifik dan fokus, kami minta Bu Camat menginventarisir poin prioritas lalu bersurat resmi ke Ketua Dewan untuk audiensi. Hari ini hasilnya kita bedah bersama,” ujar Junsam usai menghadiri audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (22/7/2026).
Pemetaan Sengketa Lahan, Aset Desa, dan Hambatan Perizinan Investasi
Berdasarkan hasil inventarisasi bersama, terdapat sederet persoalan tata ruang, sengketa lahan, serta hambatan regulasi yang selama ini mengganjal potensi wilayah Klapanunggal. Salah satu fokus utama adalah kejelasan status Jalan Lingkar Klapanunggal yang telah lama dimanfaatkan warga namun kini diklaim oleh pihak Cikopo Garden (PT CML).
Selain itu, masalah aset desa juga mencuat terkait penguasaan tanah bengkok Desa Bantarjati oleh pihak SBI, hingga proses pengajuan hibah lahan dari PT Purna Bhakti Pertiwi kepada Desa Klapanunggal yang rencananya akan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas desa dan KDMP.
Di sisi lain, iklim investasi dan penataan wilayah juga mengalami kendala administratif yang memicu stagnasi perekonomian lokal. Masuknya investor di Desa Lulut dan Desa Linggar Mukti hingga kini tertahan lantaran perizinan yang belum terbit akibat terganjal Perjanjian Kerja Sama (PKS) empat pihak antara Gubernur, Bupati, Indocement, dan pihak terkait.
Kondisi serupa dialami pelaku usaha yang terkendala izin Kegiatan Penataan Lahan (KATP) dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan kontur tanah lokasi usaha, serta krisis minimnya fasilitas sekolah negeri di Klapanunggal.
Punya 135 Ribu Jiwa, DPRD Kabupaten Bogor Perjuangkan Pembangunan SMPN 2 Klapanunggal
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama DPRD adalah minimnya sarana pendidikan menengah pertama berstatus negeri di Klapanunggal. Dengan populasi yang kini menembus lebih dari 135.000 jiwa, wilayah tersebut tercatat hanya disokong oleh satu SMP Negeri.
Kondisi ketimpangan ini membuat warga bersama pihak kecamatan dan para kepala desa mendesak adanya penambahan sekolah baru. Menanggapi hal itu, Junsam menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal penganggarannya secara khusus agar dapat terealisasi dalam waktu dekat.
“Masyarakat, Kades, dan Bu Camat sangat memohon agar Klapanunggal diprioritaskan mendapat SMP Negeri baru. Insya Allah akan kami perjuangkan agar di tahun 2027, atau selambat-lambatnya tahun 2028, SMPN 2 Klapanunggal ini bisa terealisasi,” tegas Junsam.
Panggil Dinas Teknis dan Siap Turun Langsung (On The Spot) ke Lapangan
Tidak ingin sekadar menampung laporan di atas kertas, pimpinan DPRD Kabupaten Bogor telah menyusun langkah konkret dan terukur untuk menyelesaikan seluruh komplikasi masalah tersebut dalam waktu singkat.
Junsam mengungkapkan bahwa arahan Ketua DPRD menegaskan agar seluruh jajaran segera bertindak di lapangan dalam kurun bulan-bulan ini demi memberikan kepastian hukum dan solusi bagi warga.
“Sesuai arahan Ketua, pekan ini kita akan menggelar rapat kerja bersama dinas-dinas teknis terkait. Kemudian minggu depan, kita agendakan untuk on the spot atau turun langsung ke lokasi-lokasi bermasalah tersebut. Mohon doanya dari seluruh masyarakat agar persoalan ini segera mendapatkan solusi terbaik,” pungkasnya.**
