PenaKu.ID – Bupati Bogor, memastikan roda organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor tetap berjalan aktif dan produktif meskipun terjadi dinamika perpecahan atau “tigalisme” kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
Sebelumnya ramai di organisasi Dewan Pengurus Daerah Kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bogor memiliki tiga kubu kepengurusan, diantaranya dari Kubu Wahyudi Chaniago, Farizan dan Kidran Arsya Nugraha.
Ketiga kubu tersebut masing-masing mengakui memiliki legalitas SK yang sah, sehingga Tigalisme DPD KNPI Kabupaten Bogor terus bergejolak. Namun, akhir-akhir mulai ramai kembali terkait pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu Dana Hibah KNPI Kabupaten Bogor diturunkan ke salah satu kubu.
Bupati Bogor Tegaskan Kepatuhan Administrasi Jadi Kunci Utama Pencairan Dana Hibah
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor kepemudaan tetap dilakukan dengan menempuh tahapan administratif yang ketat, objektif, dan sesuai aturan.
Langkah ini diambil guna menghindari kekosongan aktivitas kepemudaan di Bumi Tegar Beriman. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memprioritaskan penyerapan anggaran yang akuntabel demi mendukung para pemuda hebat di Bogor agar dapat terus bersinergi dalam pembangunan daerah.
Menanggapi pertanyaan mengenai cairnya dana hibah di tengah konflik internal KNPI, Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa segala proses keuangan yang bersumber dari APBD wajib melalui mekanisme hukum yang sah.
Perpecahan kepengurusan di tingkat pusat tidak boleh menjadi penghambat bagi pergerakan pemuda di daerah, selama keabsahan organisasinya memiliki dasar hukum yang jelas.
Rudy Susmanto menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati dinamika internal organisasi dan tidak akan ikut campur terlalu jauh ke ranah konflik tersebut. Sebagai solusinya, acuan legalitas yang digunakan untuk proses administratif keuangan didasarkan pada dokumen pendaftaran yang sah.
Acuan Hukum Merujuk Pendaftaran Awal Kubu KNPI Kabupaten Bogor di Kesbangpol
Dalam menentukan kelompok mana yang berhak menerima fasilitas dan dukungan administratif dari APBD, Rudy Susmanto secara tegas bersandar pada data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor.
Langkah ini dinilai sebagai jalan tengah yang paling aman dan sesuai koridor hukum demi menjaga akuntabilitas keuangan negara.
“Kalau pun sekarang di pusatnya ada beberapa kelompok lebih dari satu, nah maka kami melihat yang terdaftar awal di Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bogor ini organisasinya yang mana,” tegas Bupati Bogor Rudy Susmanto, Kamis (2/7/2026).
Dengan merujuk pada pendaftaran awal di Kesbangpol, Pemkab Bogor dapat memastikan bahwa dana yang dikucurkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sekaligus menghormati sejarah dan konsistensi keberadaan organisasi tersebut di Kabupaten Bogor.
Komitmen Jaga Eksistensi Pemuda Hebat Bogor
Lebih lanjut, Rudy Susmanto menyatakan sangat menghormati segala bentuk dinamika yang terjadi di tubuh organisasi kepemudaan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat. Namun, poin paling krusial baginya sebagai kepala daerah adalah menjamin agar dinamika elit tersebut tidak sampai mematikan kreativitas dan pergerakan pemuda di akar rumput.
Dan ia berharap seluruh elemen pemuda tetap bersatu dalam semangat pembangunan. Keterlibatan aktif generasi muda sangat dibutuhkan mengingat Kabupaten Bogor memiliki potensi pemuda hebat yang melimpah untuk menyongsong kemajuan di masa depan.
“Poin pentingnya adalah satu, pada saat kita masuk terlalu jauh ke ranah tersebut, jangan sampai organisasi kepemudaan akhirnya tidak berjalan, tidak bergerak di Kabupaten Bogor. Bogor butuh pemuda-pemuda hebat dan Bogor banyak pemuda-pemuda hebat yang bisa membangun Kabupaten Bogor ke depan bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor,” pungkas Rudy.***
