PenaKu.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU), Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang pembahasan regulasi tersebut yang telah dimulai sejak 2008.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI pada agenda Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pengesahan dilakukan setelah DPR bersama pemerintah menyepakati substansi RUU tersebut. Pemerintah dalam rapat paripurna diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU. Setuju ya?” ujar Puan dalam rapat yang disiarkan melalui TVR Parlemen.
Puan menegaskan, pengesahan regulasi tersebut bukan sekadar respons terhadap desakan berbagai pihak. Menurutnya, keputusan itu merupakan hasil dari rangkaian pembahasan panjang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pembahasan RUU Perampasan Aset Berlangsung Panjang
Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, Komisi III DPR RI bersama pemerintah terlebih dahulu menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II.
Kesepakatan tersebut diperoleh setelah pembahasan tingkat I diselesaikan oleh Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah. Dalam tahap tersebut, masing-masing pihak juga telah menyampaikan pandangan serta pendapat akhirnya.
Seluruh fraksi di Komisi III DPR menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Meski demikian, pembahasan regulasi ini turut diwarnai sejumlah catatan penting dari fraksi-fraksi di DPR. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain mekanisme pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.
Berbagai catatan tersebut menjadi perhatian untuk memastikan pelaksanaan kewenangan perampasan aset tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pengaturannya diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
Panja Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya memaparkan hasil pembahasan bersama pemerintah. Dalam laporannya, ia menyebut Panja telah menuntaskan pembahasan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dari total tersebut, pembahasannya terbagi ke dalam lima kategori, yakni:
160 DIM tetap.
135 DIM redaksional.
40 DIM substansi.
44 DIM dihapus.
18 DIM substansi baru.
Selain membahas ratusan DIM, Panja juga menghimpun berbagai aspirasi, saran, dan masukan dari masyarakat serta kalangan ahli.
Masukan tersebut menjadi salah satu bahan dalam penyempurnaan materi RUU. Tujuannya agar regulasi perampasan aset tidak hanya memperkuat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip partisipasi, kepastian hukum, dan keadilan.
UU Perampasan Aset Jadi Babak Baru Pemberantasan Korupsi
Pengesahan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembentukan regulasi tersebut. Setelah melalui proses panjang sejak pertama kali diinisiasi pada 2008, RUU ini akhirnya memperoleh persetujuan DPR bersama pemerintah.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik. Dengan demikian, kewenangan perampasan aset dapat dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.**











