Pemerintahan

Jawa Barat Jalani Validasi IGA 2026, KiosK Samsat dan ASMIK Jadi Andalan

×

Jawa Barat Jalani Validasi IGA 2026, KiosK Samsat dan ASMIK Jadi Andalan

Sebarkan artikel ini
Jawa Barat Jalani Validasi IGA 2026, KiosK Samsat dan ASMIK Jadi Andalan
Jawa Barat Jalani Validasi IGA 2026, KiosK Samsat dan ASMIK Jadi Andalan

PenaKu.ID – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengikuti tahapan validasi lapangan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (13/11/2026) lalu. Dalam penilaian tersebut, dua inovasi unggulan Jawa Barat, yakni KiosK Samsat Digital dan Asuransi Mikro Perlindungan Jiwa Petani (ASMIK), menjadi objek peninjauan tim verifikator.

Validasi lapangan ini merupakan tahapan lanjutan setelah presentasi kepala daerah yang berlangsung pada 4 November 2026. Melalui kegiatan tersebut, tim penilai melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kesesuaian antara pemaparan inovasi, dokumen pendukung, serta penerapannya di tengah masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, secara resmi membuka kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

IGA merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berhasil mengembangkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan.

Partisipasi Jawa Barat dalam ajang tersebut didukung oleh peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) secara konsisten. Skor IID Jawa Barat tercatat meningkat dari 62,82 pada 2021 menjadi 69,15 pada 2022, kemudian 74,77 pada 2023, 81,27 pada 2024, hingga mencapai 85,05 pada 2025.

Peningkatan tersebut mengantarkan Jawa Barat mempertahankan predikat Provinsi Sangat Inovatif selama lima tahun berturut-turut. Apabila kembali meraih predikat tersebut, Jawa Barat berpeluang diusulkan mendapatkan Dana Insentif Fiskal bidang inovasi daerah dari Kementerian Keuangan.

Dalam kegiatan validasi tahun ini, tim penilai terdiri atas Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi Gunawan, S.E., M.Econ., Ph.D., serta Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri, Dr. Ir. David Yama, M.Sc., M.A., beserta tim pendamping.

Saat sesi pembukaan, David Yama menyampaikan bahwa inovasi daerah memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan fiskal sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi. Menurutnya, inovasi tidak cukup hanya menghadirkan kemudahan layanan, tetapi juga harus mampu menciptakan manfaat ekonomi yang nyata.

“Inovasi daerah harus bertransformasi dari sekadar menghadirkan kemudahan pelayanan publik menuju penciptaan nilai tambah ekonomi yang berdampak langsung pada produktivitas dan penguatan kapasitas fiskal daerah,” ujar David.

KiosK Samsat Digital Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan

Setelah pembukaan, tim validasi meninjau penerapan KiosK Samsat Digital di Bale Pananggeuhan, Gedung Sate. Inovasi yang dikembangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat tersebut menghadirkan fasilitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara mandiri.

Layanan ini telah dilengkapi sistem verifikasi identitas menggunakan e-KTP dan teknologi biometrik. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyelesaikan proses pembayaran dalam waktu sekitar dua hingga tiga menit.

Hingga saat ini, sebanyak 135 unit KiosK Samsat Digital telah ditempatkan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Perangkat tersebut tersedia di berbagai lokasi strategis, mulai dari kantor pelayanan, pusat perbelanjaan, terminal, hingga rumah sakit.

Keberadaan layanan digital ini diproyeksikan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp30 miliar pada 2026. Selain menjadi salah satu pelopor layanan sejenis di Indonesia, inovasi tersebut juga telah direplikasi oleh Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau.

ASMIK Berikan Perlindungan bagi Puluhan Ribu Petani

Selain inovasi digital, tim penilai juga mengunjungi Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Jawa Barat untuk meninjau program ASMIK. Program ini merupakan inovasi perlindungan sosial bagi petani berusia 18 hingga 59 tahun.

Melalui ASMIK, petani memperoleh perlindungan asuransi mikro dengan premi sebesar Rp50.000 per orang per tahun yang diberikan secara gratis. Pelaksanaannya didukung melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), BRI, dan BRI Life.

Perlindungan yang diberikan mencakup santunan kesehatan, kecelakaan, hingga meninggal dunia. Salah satu keunggulan program ini terletak pada proses realisasi klaim yang rata-rata hanya membutuhkan waktu empat hari.

Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 71.565 petani telah menerima polis ASMIK. Program tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi petani dalam menjalankan aktivitas pertanian sekaligus mendukung produktivitas sektor pangan.

Dampak program ini juga dikaitkan dengan peningkatan produksi Gabah Kering Giling (GKG) padi di Jawa Barat sebesar 355 ribu ton atau 3,47 persen pada 2025.

Atas capaian dan inovasinya, ASMIK berhasil meraih Juara I tingkat nasional dalam ajang FLA 2025. Program tersebut juga telah direplikasi di Kabupaten Sumedang dan direncanakan untuk dikembangkan di Kabupaten Garut.

Perkuat Inovasi untuk Pembangunan Jawa Barat

Pelaksanaan validasi lapangan IGA 2026 menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menunjukkan hasil pengembangan inovasi yang telah diterapkan pada sektor pelayanan publik dan pertanian.

Melalui KiosK Samsat Digital dan ASMIK, Jawa Barat berupaya menghadirkan program yang tidak hanya menawarkan pembaruan sistem pelayanan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ke depan, penguatan inovasi daerah diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan, produktivitas masyarakat, serta kapasitas ekonomi daerah dalam mendukung terwujudnya Jawa Barat Istimewa.**