PenaKu.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan inovasi digital untuk memperbaiki penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Melalui fitur Angkut ODGJ yang terintegrasi dengan aplikasi Sapawarga, proses penjemputan, pengangkutan, hingga perawatan pasien di rumah sakit rujukan kini dapat dipantau secara digital.
Peluncuran fitur tersebut menjadi langkah Pemprov Jabar untuk mengatasi persoalan penanganan ODGJ yang selama ini kerap terkendala koordinasi antardaerah. Dengan sistem baru ini, setiap pasien diharapkan mendapatkan kepastian layanan tanpa harus berpindah-pindah wilayah akibat ketidakjelasan tanggung jawab.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, selama ini masih ditemukan persoalan koordinasi dalam proses pemindahan ODGJ dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi tersebut membuat pasien berisiko tidak memperoleh penanganan yang semestinya.
Ia menggambarkan persoalan tersebut melalui contoh perpindahan pasien yang melibatkan sejumlah daerah, mulai dari Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, hingga sejumlah wilayah lainnya sebelum akhirnya kembali ke daerah asal.
“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya ‘anu gelo teh saha’,” ujar Dedi, Jumat (13/11/2026).
Menurut Dedi, persoalan tersebut merupakan masalah klasik yang harus segera diselesaikan. Pemerintah daerah tidak boleh saling melempar tanggung jawab, terlebih ketika menyangkut pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Melalui fitur Angkut ODGJ, seluruh tahapan penanganan pasien akan tercatat dalam sistem digital. Pemprov Jabar dapat memantau perjalanan pasien sejak proses penjemputan hingga tiba di rumah sakit yang telah ditentukan.
“Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas,” kata Dedi.
Sistem tersebut juga memungkinkan Dinas Sosial tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta rumah sakit rujukan mengetahui perkembangan penanganan pasien. Dengan demikian, risiko pasien terlantar selama proses pengiriman ataupun tidak memperoleh kepastian tempat perawatan dapat diminimalkan.
Pemprov Jabar Siapkan Perawatan hingga Pasien ODGJ Pulih
Dedi menegaskan, tanggung jawab pemerintah terhadap ODGJ tidak berhenti ketika pasien berhasil dibawa ke rumah sakit. Pemprov Jabar berkomitmen memastikan pasien memperoleh perawatan hingga kondisinya dinyatakan membaik dan siap kembali ke lingkungan keluarga.
Apabila keluarga mengalami kesulitan menerima kembali pasien atau terkendala biaya pengobatan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan penanganan.
“Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar mengedepankan pendekatan kemanusiaan ketika menemukan ODGJ di lingkungan sekitar. Masyarakat diminta tidak melakukan tindakan sepihak maupun main hakim sendiri terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa.
Menurut Dedi, penanganan ODGJ harus memperhatikan keselamatan, hak, dan martabat setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh provokasi maupun membangun stigma negatif terhadap mereka.
Laporan ODGJ Diverifikasi Sebelum Ditindaklanjuti
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin melaporkan keberadaan ODGJ melalui aplikasi Sapawarga perlu melengkapi sejumlah data, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon.
Setelah laporan diterima, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan dan validasi data. Apabila laporan dinyatakan sesuai, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan untuk menilai kondisi pasien.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, akan ditentukan kebutuhan penanganan, termasuk keputusan apakah pasien perlu mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jawa Barat atau fasilitas kesehatan lainnya.
Selanjutnya, dokter di RSJ Jawa Barat akan memberikan penanganan medis hingga pasien dinilai memenuhi syarat untuk diperbolehkan pulang.
Namun, pelayanan tidak berhenti setelah pasien keluar dari rumah sakit. Dinas Kesehatan Jawa Barat bersama puskesmas akan melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi pasien tetap terjaga dan proses perawatan lanjutan berjalan.
Adi mengatakan, masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan laporan yang telah disampaikan dengan memasukkan nomor tiket pelaporan atau NIK melalui aplikasi Sapawarga.
“Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga,” ucap Adi.
Ia menambahkan, fitur Angkut ODGJ merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa.
Melalui integrasi data tersebut, setiap laporan diharapkan dapat ditangani lebih cepat karena proses penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, hingga pemantauan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya.
“Setiap laporan diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti dan dipantau instansi berwenang sesuai tugasnya,” ujar Adi.
Data Digital Jadi Dasar Perencanaan Layanan Angkut ODGJ
Dalam penerapannya, Pemprov Jabar melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten dan kota. Data yang terkumpul melalui aplikasi nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan kebutuhan obat-obatan, fasilitas perawatan, hingga program rehabilitasi sosial.
Dedi berharap kehadiran fitur Angkut ODGJ mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih terkoordinasi, transparan, dan mengutamakan kepentingan pasien.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan setiap ODGJ memperoleh penanganan yang layak, bukan justru dibiarkan tanpa kepastian layanan.
“Target kita jelas: tidak ada lagi ODGJ terlantar. Semua tertangani dan terpantau,” pungkasnya.**
