PenaKu.ID – Tata kelola keuangan dan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mendapat kritikan tajam.
Aktivis kepemudaan Kabupaten Bogor, Isanudin, menyoroti potensi gagal bayar serta ketimpangan pembangunan yang dinilai terlalu berpusat di wilayah Cibinong (Cibinong-sentris).
Dalam keterangan resminya pada Rabu (21/01/2026), Isanudin menegaskan bahwa janji-janji yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya warga di pusat pemerintahan.
Ketimpangan Wilayah dan “Janji” RPJMD di Kabupaten Bogor
Menurut Isanudin, alokasi pembangunan selama ini terkesan tidak adil karena kecamatan-kecamatan di luar pusat kota seolah terabaikan.
“Kalau pembangunan mayoritas hanya berputar di satu wilayah, ini bukan lagi soal prioritas, tapi soal keadilan pembangunan. Kabupaten Bogor itu luas, bukan cuma Cibinong dan sekitarnya,” tegasnya.
Ia menilai, distribusi anggaran yang tidak merata ini menjadi bukti bahwa visi pemerataan wilayah yang sering didengungkan pemerintah daerah masih jauh dari kenyataan.
Kritik Pedas untuk Bapedalitbang
Selain masalah distribusi, Isanudin secara khusus mempertanyakan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapedalitbang).
Sebagai otak dari setiap program daerah, Bapedalitbang dianggap gagal melakukan perencanaan yang matang sehingga isu gagal bayar kembali mencuat.
“Pertanyaannya sederhana: Bapedalitbang ini benar-benar melakukan perencanaan berbasis kebutuhan wilayah atau hanya mengaminkan arah politik anggaran? Kalau perencanaan matang, isu gagal bayar tidak akan terus berulang,” ujar Isanudin.
Soroti Kerja Sama dengan KPK dengan Pemkab Bogor
Terkait langkah Bupati Bogor yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proyek pembangunan, Isanudin memberikan catatan kritis.
Meski mendukung langkah tersebut, ia memperingatkan agar keterlibatan lembaga antirasuah tidak dijadikan tameng untuk menutupi kelemahan tata kelola internal OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Mengajak KPK itu baik, tapi jangan sampai kesannya: rumah sendiri berantakan, baru minta tetangga ikut beberes. Pengawasan itu bukan karena takut KPK, tapi karena memang itu kewajiban sejak awal,” sindirnya.
Desak Transparansi Legislatif di DPRD Kabupaten Bogor
Mengakhiri pernyatannya, Isanudin mendorong DPRD Kabupaten Bogor untuk lebih proaktif dan berani membuka data perencanaan serta realisasi pembangunan kepada publik. Ia menegaskan masyarakat membutuhkan transparansi nyata, bukan sekadar pencitraan politik.
“Kalau pembangunan adil dan perencanaan jalan, KPK tidak perlu sering-sering diajak. Sistemnya sudah otomatis aman,” pungkasnya.***
