PenaKu.ID – Ratusan Kader dan Simpatisan menyambangi Kantor Sekretariat Kantor DPC PPP Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Jalan Raya Nasional III, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).
Dari pantauan PenaKu.ID di lapangan, Ratusan pendemo berasal dari simpatisan PPP dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) di 39 Kecamatan, menuntut supaya H. Dedi Damhudi mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi.
Nampak ratusan massa membawa spanduk bertuliskan ‘Usut Keuangan DPC PPP Kabupaten Sukabumi’ yang dibawa oleh massa aksi.
Tuntutan Massa kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi
Ketua Koordinator Aksi Agus Sukirman mengatakan, massa aksi merasa tidak puas dengan kepemimpinan DPC PPP Kabupaten Sukabumi saat ini karena persoalan transparansi keuangan.
“Saya minta Ketua Partai Persatuan Pembangunan untuk memundurkan diri. Tidak ada keterbukaan terhadap PAC di kecamatan makanya saya mendesak saya sebagai ketua untuk mendesak ketua DPC berikut sekretaris DPC saya mohon memundurkan diri dari jabatannya,” lantang Agus dalam orasinya.
Selain itu lanjut dia, ada beberapa tuntutan di antaranya adalah mengenai dugaan penyalahgunaan keuangan partai mencapai Rp2,1 miliar, serta penunjukkan dan pengangkatan Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi periode 2022-2027 yang inkonstitusional.
“Tuntutan kami pertama yang mendorong tentang keuangan pasal 9 ayat 8 tentang koalisi. Yang kedua uang fraksi, yang ketiga uang Banpol (Bantuan Politik). Betul itu tadi banyak mempermasalahkan inkonstitusional tersebut,” tandasnya.
Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi Membantah
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi H. Dedi Damhudi mengatakan, dirinya siap apabila ditempatkan di posisi mana pun di partai berlogo Ka’bah tersebut.
“Apa pun yang ditugaskan oleh partai kepada saya. Sebagai kader saya siap jadi ketua partai saya siap jadi apa saya siap atau ditempatkan seperti apa pun kita siap sebagai kader saya mendapatkan amanah dari partai,” tegasnya.
Terkait dugaan penyalahgunaan anggaran partai hingga Rp2,1 miliar, dia mengaku hal tersebut dapat terjadi karena adanya miskomunikasi di antara kader partai.
“Sebetulnya ga seperti itu, artinya kita hanya kan di kader ini ada kader yang aktif ada kader yang setengah aktif ada kader yang pasif. Ini mungkin kan macam-macam kadernya. Ada kader yang tahu dan tidak tahu juga. Mungkin dengan pertemuan itulah kemudian semuanya mencair miskomunikasi atau kesalahpahaman itu bisa terjadi tentang ketidakpuasan,” bebernya.
Politisi Partai Berlambang Ka’bah ini juga membantah adanya dugaan mahar politik yang diminta oleh DPC kepada salah satu caleg pada Pileg 2024.
“Nggak ada mahar ke DPC. Sedikit pun kita tidak, bahkan kita tidak baik-baik saja, kader kita pun kita biayai. Membantu atas pemintaan yang bersangkutan karena kurang empiris, kurang berpengalaman,” beber Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi.
“Ah nggak ada (mahar politik), yang ada kita itu kan uang bukan segalanya tetapi dalam pergerakan politik, bensinnya apanya kan perlu jalan,” imbuh dia.
***
