PenaKu.ID – DPD Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) soroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan swasta guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bogor.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bogor, Usep Nukliri, memaparkan data perbandingan yang mencolok antara jumlah sekolah negeri dan swasta di tingkat menengah pertama.
DPD BMPS Soroti Dominasi Sekolah Swasta di Kabupaten Bogor
Menurut Usep Nukliri yang juga dari Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi IV, menyampaikan saat ini jumlah SMP Negeri di Kabupaten Bogor tercatat hanya 109 sekolah, sementara SMP Swasta mencapai 668 sekolah.
“Peran swasta sangat mendominasi untuk peningkatan kualitas IPM di Kabupaten Bogor. Secara kelembagaan, swasta memiliki kontribusi besar dalam membantu pemerintah menjangkau masyarakat,” ujar Usep Nukliri, Rabu (6/5/2026).
Dukungan Anggaran dan Hibah 2026
Memasuki tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mulai menggelontorkan anggaran hibah untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk pendidikan non-formal.
Pemerintah mulai mencairkan dana hibah pendidikan yang menyasar lembaga PAUD, PKBM, serta Madrasah (MI dan MTs) di bawah naungan Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk memperkuat fondasi pendidikan usia dini dan meningkatkan akses pendidikan kesetaraan di masyarakat.
​Setiap lembaga rata-rata menerima alokasi anggaran sebesar Rp50 juta. Dukungan finansial ini diharapkan dapat mengoptimalkan fasilitas penunjang serta kualitas kegiatan belajar mengajar bagi seluruh peserta didik.
Subsidi Rp900 Ribu untuk Siswa SMP Swasta Per Tahun
Salah satu terobosan besar di tahun 2026 adalah program bantuan sebesar Rp900.000 per bulan bagi siswa di sekolah swasta, khususnya bagi keluarga ekonomi lemah dan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Saat ini Pak Kabid SMP sudah melakukan pendataan sekolah swasta yang bisa melakukan MoU dengan pemerintah. Bantuan ini akan sangat meringankan beban masyarakat, mengingat hampir 99% sekolah swasta itu berbayar,” jelas Usep.
Dari total 668 SMP Swasta, saat ini proses penjajakan MoU masih terus berlangsung dan diharapkan kuotanya akan terus meningkat pada tahun 2027 mendatang.
Target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Melalui kebijakan subsidi ini, Usep optimis target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 9 tahun dalam RPJMD Kabupaten Bogor akan tercapai. Program sekolah swasta gratis bagi siswa tertentu diharapkan dapat menekan angka putus sekolah secara signifikan.
“Kita mempersiapkan kader-kader menuju Indonesia Emas 2045. Nasib seseorang tidak ditentukan dari mana dia sekolah, negeri atau swasta, tapi bagaimana proses pendidikan itu berjalan. Pemerintah harus hadir menjamin akses tersebut,” pungkasnya.***
