PenaKu.ID – Warga Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, memprotes terkait dengan kegiatan perbaikan jalan di ruas Jalan Raya Jampangtengah – Kiaradua. Protesan tersebut dipicu oleh proyek perbaikan jalan yang menggunakan anggaran APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dan dikerjakan oleh PT Trie Mukty Pertama Putra.
Salah seorang tokoh pemuda di Desa Padabeunghar, Yadis (28), menyampaikan bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra mendapatkan tender besar dari UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, dengan nilai kontrak sebesar Rp50.875.573.570.
“Ya, berkaitam dengan pembangunan ruas Jalan Jampangtengah – Kiaradua hari ini, tentunya menjadi sorotan kita semua, terkait proses bagaimana pengerjaan konstruksi tersebut dilakukan oleh PT Trie Mukty Pertama. Kita harus memastikan kualitasnya,” kata Yadis kepada awak media Kamis (12/06/2025).
Selain itu, dia juga menyoroti rekam jejak buruk perusahaan tersebut yang sebelumnya juga mengerjakan proyek Jalan Baros – Sagaranten. Dalam proyek tersebut, ditemukan kejanggalan oleh BPK dengan nilai anggaran yang cukup besar, sehingga menimbulkan kekhawatiran hal serupa kembali terjadi dalam proyek kali ini.
“Kita khawatir akan adanya pengurangan spesifikasi material, yang bisa berpengaruh terhadap kekuatan konstruksi jalan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dulu, di ruas jalan Baros – Sagaranten, pernah ada pengendara motor yang meninggal karena jalan yang baru diperbaiki rusak kembali,” bebernya.
Tak hanya itu, Yadis juga menyampaikan adanya isu yang berkembang liar di tengah masyarakat mengenai dugaan pembagian dana proyek kepada beberapa kelompok tertentu.
“Nah, selain itu juga saya dapat informasi, ada bisik-bisik soal sudah ada pembagian ke beberapa kelompok. Ini yang perlu kita pertanyakan, uang itu dari mana? Apakah menggunakan anggaran proyek tersebut?” cetusnya.
Warga masyarakat menilai perlu ada langkah evaluatif dari pihak pemerintah, mengingat kekhawatiran akan kualitas pekerjaan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut.
“Kami minta pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya kepada Gubernur Jawa Barat, Pak KDM, untuk benar-benar mengevaluasi siapa yang ditunjuk untuk menangani proyek sebesar ini. Jalan Jampangtengah – Kiaradua adalah akses penting, jangan sampai dibangun asal-asalan,” pintanya.
Menurutnya, masyarakat juga masih mengingat kejadian tahun lalu di proyek ruas Jalan Baros – Sagaranten yang juga ditangani oleh perusahaan yang sama dan sempat menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran.
Selain soal kualitas pekerjaan, warga juga mempertanyakan transparansi anggaran dan proses pengawasan selama proyek berlangsung. Mereka berharap pemerintah tidak hanya menurunkan anggaran, tetapi juga memastikan proses pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai spesifikasi dan pengawasan ketat.
“Jangan hanya sebatas papan proyek berdiri, tapi pekerjaan tidak berkualitas. Kami akan terus mengawal,” cetusnya.
Hingga berita ini ditayangkan, reporter PenaKu.ID sudah melakukan upaya konfrimasi namun dari pihak PT Trie Mukty Pertama Putra dan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, belum memberikan tanggapan secara resmi.
***
