PenaKu.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Langkah ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan dan Pengawasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digel drar di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026).
Hadir langsung dalam agenda tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika, serta Inspektur Kabupaten Bogor Arif Rahman. Dari pihak lembaga antirasuah, hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran.
Pemkab Bogor Fokus pada Transparansi dan Aset Daerah
Rakor ini menjadi wadah krusial untuk membedah berbagai isu strategis, mulai dari penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, hingga manajemen aset dan keuangan daerah. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalisir celah korupsi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa pendampingan dari KPK merupakan bagian penting dari proses pembenahan internal yang sedang digalakkan oleh Pemkab Bogor.
“Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu, kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Budaya Kerja Berintegritas
Selain aspek teknis administratif, Rudy juga menekankan pentingnya perubahan mentalitas di lingkungan kerja pemerintah. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengedepankan budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Bogor terus berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola dan penguatan pengawasan internal demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi katalisator bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor untuk tetap berada pada koridor hukum dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat.***
