PenaKu.ID – Gerakan 30 September 1965 atau G30S menjadi salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat pada akhir September 1965 tidak berhenti sebagai konflik politik dan militer. Peristiwa tersebut kemudian diikuti kekerasan massal, perubahan peta kekuasaan, serta persoalan hak asasi manusia yang dampaknya masih dibicarakan hingga kini.
Hampir enam dekade berlalu, sejumlah pertanyaan mengenai G30S masih menjadi objek penelitian sejarah. Salah satu yang paling banyak diperdebatkan adalah hubungan antara G30S dan Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk mengenai aktor yang berada di balik gerakan tersebut.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 2025 kembali membuka ruang penelitian melalui penerbitan sumber arsip mengenai PKI yang berasal dari Indonesia, Amerika Serikat, serta koleksi Ratna Sari Dewi Sukarno. Dalam pemaparannya, ANRI juga mencatat beragam teori mengenai G30S, mulai dari teori keterlibatan PKI, konflik internal Angkatan Darat, peran Soeharto, keterlibatan pihak asing, hingga pendekatan multikausal.
Kronologi G30S 1965
Penculikan Sejumlah Perwira Angkatan Darat
Gerakan 30 September berlangsung pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Sejumlah pasukan bergerak di Jakarta dan menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat.
Enam jenderal kemudian ditemukan meninggal. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Pandjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.
Letnan Satu Pierre Andreas Tendean, ajudan Jenderal A.H. Nasution, juga menjadi korban. Ia ditangkap oleh kelompok penculik yang mengira dirinya sebagai Nasution.
Nasution berhasil meloloskan diri dari upaya penculikan. Namun, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak dalam insiden tersebut dan kemudian meninggal dunia.
Kelompok yang bergerak dalam peristiwa tersebut dipimpin Letnan Kolonel Untung, komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa. Pada 1 Oktober, kelompok tersebut mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui siaran radio.
Gerakan tersebut tidak bertahan lama. Pasukan yang berada di bawah kendali Mayor Jenderal Soeharto, yang ketika itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mengambil alih sejumlah lokasi strategis di Jakarta.
Dalam waktu relatif singkat, kelompok G30S kehilangan kendali atas ibu kota.
Siapa Dalang G30S 1965?
Pertanyaan mengenai pihak yang berada di balik G30S menjadi salah satu perdebatan terpanjang dalam historiografi Indonesia.
Narasi PKI pada Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan istilah G30S/PKI dan menempatkan PKI sebagai dalang utama gerakan. Narasi tersebut kemudian menjadi bagian dari pendidikan sejarah dan propaganda resmi pemerintah selama puluhan tahun.
Setelah Orde Baru berakhir, penelitian mengenai G30S berkembang dengan perspektif yang lebih beragam.
Dalam pemaparan ANRI pada 2025, sejumlah teori mengenai aktor di balik G30S kembali dibahas. Di antaranya adalah teori yang menempatkan PKI sebagai aktor utama, konflik internal Angkatan Darat, keterlibatan Soeharto, kemungkinan campur tangan pihak asing, kegagalan operasi internal PKI, serta pendekatan multikausal yang melihat G30S sebagai hasil interaksi berbagai konflik politik dan militer.
Di sisi lain, sejumlah tokoh PKI memang diketahui memiliki hubungan dengan kelompok yang terlibat dalam G30S. Keterlibatan individu dan kelompok tersebut menjadi bagian penting dalam penelitian mengenai peristiwa 1965.
Perbedaan antara keterlibatan individu atau kelompok tertentu dengan tanggung jawab organisatoris seluruh PKI menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membahas sejarah G30S.
Kekerasan Meluas Setelah G30S
Kegagalan G30S kemudian diikuti operasi besar-besaran terhadap PKI dan orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan organisasi tersebut.
Di berbagai daerah terjadi penangkapan, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, serta penahanan tanpa proses pengadilan.
Besaran jumlah korban masih menjadi perdebatan karena keterbatasan dokumentasi serta perbedaan metode penelitian. Meski demikian, berbagai sumber sejarah menunjukkan bahwa kekerasan berlangsung secara luas pada periode 1965–1966.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan bahwa peristiwa 1965–1966 mengandung unsur pelanggaran HAM berat. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM menemukan pola berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.
Perkiraan Jumlah Korban
Dokumen diplomatik Amerika Serikat yang telah dibuka untuk publik juga memberikan gambaran mengenai kekerasan yang terjadi pada periode tersebut.
Arsip yang dihimpun National Security Archive mencatat bahwa pejabat Amerika Serikat mengetahui adanya pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI pada akhir 1965.
Salah satu dokumen diplomatik Amerika Serikat pada Desember 1965 memperkirakan jumlah korban tewas telah mencapai sedikitnya 100.000 orang ketika laporan tersebut dibuat. Angka tersebut merupakan perkiraan yang tercantum dalam dokumen diplomatik pada saat itu, bukan angka final yang disepakati seluruh sejarawan.
G30S dan Perubahan Kekuasaan di Indonesia
G30S kemudian menjadi titik balik politik nasional. Kegagalan gerakan tersebut memperkuat posisi militer, khususnya Soeharto. Pada saat yang sama, posisi politik Presiden Soekarno semakin melemah.
PKI kemudian dibubarkan dan dilarang. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 menjadi salah satu dasar penting pelarangan PKI serta penyebaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme dalam sistem hukum Indonesia pada masa tersebut.
Peralihan kekuasaan berlangsung secara bertahap. Salah satu tonggak penting dalam proses tersebut adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar. ANRI menyimpan sejumlah versi dokumen tersebut dan terus melakukan kajian terhadap sejarah serta autentisitas arsip yang berkaitan dengannya.
Supersemar memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah yang dianggap perlu guna mengamankan situasi.
Pada 1967, Soeharto menjadi Pejabat Presiden. Setahun kemudian, ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.
Periode tersebut menjadi awal pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade.
Narasi G30S dan Propaganda Orde Baru
Selama pemerintahan Orde Baru, masyarakat Indonesia menerima satu narasi dominan mengenai G30S.
Salah satu bagian yang paling dikenal adalah cerita mengenai penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap para jenderal sebelum mereka dibunuh di kawasan Lubang Buaya.
Dalam penelitian setelahnya, sejumlah unsur cerita tersebut kemudian dipertanyakan. Komnas Perempuan mencatat bahwa narasi resmi mengenai peristiwa 1965 tidak menggambarkan secara utuh kekerasan yang dialami perempuan yang dituduh berafiliasi dengan PKI. Lembaga tersebut mendokumentasikan kesaksian mengenai pembunuhan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual terhadap perempuan korban peristiwa 1965.
Karena itu, pembahasan mengenai G30S perlu membedakan antara narasi propaganda, kesaksian korban, dan bukti historis yang dapat diverifikasi.
Negara Mengakui Pelanggaran HAM 1965–1966
Perkembangan penting terjadi pada 11 Januari 2023 ketika Presiden Joko Widodo menyatakan penyesalan atas terjadinya berbagai pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk Peristiwa 1965–1966.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani persoalan korban pelanggaran HAM masa lalu.
Pada tahun yang sama, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 mengenai pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.
Pendekatan tersebut berfokus pada pemulihan korban dan tidak secara formal menutup kemungkinan penyelesaian melalui jalur yudisial.
Komnas HAM juga terus melakukan pendataan dan menerbitkan surat keterangan bagi korban. Dalam catatan akhir tahun 2024, Komnas HAM menyebut telah menerbitkan 598 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM untuk korban Peristiwa 1965/1966 selama Januari hingga November 2024.
Arsip G30S Masih Terus Diteliti
Perdebatan mengenai G30S belum berakhir. Pada 2025, ANRI menerbitkan naskah sumber arsip PKI yang memuat koleksi dari Indonesia, Amerika Serikat, dan arsip pribadi Ratna Sari Dewi Sukarno. ANRI menyebut khazanah yang berkaitan dengan G30S antara lain terdapat dalam inventaris Komando Operasi Tertinggi (KOTI), sementara NARA Amerika Serikat memiliki dokumen dari Kedutaan Besar AS di Jakarta serta laporan intelijen.
Pembukaan dan perbandingan arsip dari berbagai negara memberikan perspektif tambahan mengenai situasi politik Indonesia dan kekerasan yang terjadi setelah 1 Oktober 1965.
Namun, munculnya arsip baru tidak serta-merta membuat seluruh persoalan G30S terpecahkan. Hubungan antaraktor, tingkat keterlibatan masing-masing pihak, dan proses pengambilan keputusan masih menjadi bahan perdebatan akademik.
Karena itu, pernyataan bahwa seluruh persoalan G30S telah terbukti secara mutlak melalui satu teori perlu ditempatkan secara hati-hati. ANRI sendiri mencatat adanya sejumlah teori yang berkembang mengenai aktor utama G30S.
G30S 1965 dan Sejarah yang Belum Selesai
G30S bukan hanya peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira pada 1965. Peristiwa tersebut menjadi pintu masuk menuju perubahan politik terbesar di Indonesia pada paruh kedua abad ke-20.
Enam jenderal dan Pierre Tendean menjadi korban operasi penculikan yang gagal. Setelah itu, penumpasan terhadap PKI dan kelompok yang dianggap berafiliasi dengannya membawa konsekuensi luas bagi masyarakat.
Sebagian orang dibunuh atau ditahan, sedangkan lainnya mengalami diskriminasi dan stigma selama bertahun-tahun.
Penelitian mengenai periode tersebut juga menunjukkan bahwa korban tidak hanya berasal dari satu kelompok. Keluarga korban G30S, orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI, mantan tahanan politik, serta kelompok masyarakat lainnya mengalami konsekuensi yang berbeda-beda.
Komnas HAM sendiri telah menempatkan Peristiwa 1965–1966 sebagai salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki.
Hingga kini, G30S dan kekerasan 1965–1966 tetap menjadi bagian penting dalam penelitian sejarah Indonesia.
Membahasnya secara bertanggung jawab tidak cukup dengan mengulang narasi lama, tetapi juga tidak berarti menerima teori alternatif tanpa menguji bukti yang tersedia. Arsip, kesaksian, penelitian akademik, serta dokumen resmi perlu dibaca dan dibandingkan secara kritis.
Dengan pendekatan tersebut, sejarah G30S dapat dipahami bukan sebagai cerita dengan satu jawaban sederhana, melainkan sebagai rangkaian peristiwa politik, militer, dan kemanusiaan yang mengubah arah Indonesia serta meninggalkan persoalan yang sebagian masih berlangsung hingga sekarang.** (tds)
