PenaKu.ID – Menyikapi adanya pemberitaan soal telur busuk sebanyak 4 Ton di Bulog Kabupaten Garut untuk alokasi bantuan sisosial dari Pemprov Jawa Barat bagi warga terdampak pandemi virus Covid-19 pada beberapa waktu silam, Bulog Provinsi Jawa Barat angkat bicara.
Pada Selasa malam awak media mencoba mengkonfirmasi melalui sambungan telepon kepada kepala Perum Bulog Divisi Regional Provinsi Jawa Bara, Ahmad Makmun. Namun sayang, kami hanya dapat mengkonfirmasi melalui kepala Humas, Hadi, dan menjelaskan perihal tersebut.
Hadi bertutur dan menduga persoalan ini ada di lingkup Dinas Sosial dan Kantor Pos, ia merasa barang sebelum dikirim dari bulog Jabar dalam kondisi baik dan segar.
“Untuk Permasalahan ini bukan kesalahan kami dari Bulog Jabar, coba konfirmasi ke bagian Dinsos dan kantor Pos saja,” kata Hadi melalui sambungan telepon. Selasa (12/5)
Padahal sebelumnya menurut Hadi pihak bulog sudah menyarankan agar bantuan sosial tersebut tidak menggunakan item telur yang memungkinkan bakal timbul resiko seperti sekarang.
“Bulog sebelumnya sudah menyarankan untuk bansos tersebut kalo boleh dan ijin tidak menggunakan telur, karena akan beresiko sangat tinggi,” jelasnya
Terkait hal itu, dilansir dari fixindonesia.com Anggota DPRD Jawa Barat, Fraksi Partai Golkar, Edi Rusyandi mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Alih-alih bantuan yang tersedia dapat meringankan beban warga terdampak Covid-19, justru menurut Edi bantuan tersebut malah tidak bermanfaat.
“Sungguh Memprihatinkan. Barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat . Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak covid 19, membutuhkan peran negara/pemerintah,” kata Edi kepada awak media, Sabtu (9/5/2020).
Edi menganggap amburadulnya data penerima bansos menjadi salah satu bukti ketidakmampuan Pemprov dalam membereskan data alokasi bansos bagi warga terdampak pandemi.
“Ini membuktikan Carut marutnya pendataan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat/Gubernur. Pemprov tidak mampu membereskan data untuk alokasi bansos dampak covid-19,” tegasnya.
(Dp)
