PenaKu.ID – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan sosialisasi peranan penting Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik KBB, Rochmat Bahtiar menjelaskan, pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi salah satu solusi atau alternatif untuk bertukar informasi.
“Nantinya KIM ini bisa bermitra dengan Pemda khususnya dengan Diskominfotik atau dengan semua badan publik yang ada di wilayah. Seperti, pemerintah desa kemudian kecamatan sampai tingkat kabupaten,” Jelas Rochmat kepada PenaKu.ID selepas kegiatan di Kantor Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah KBB, Jawa Barat, Senin (31/5/2021).
Menurutnya, saat ini mungkin masih banyak informasi masyarakat yang belum terakomodir atau ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dengan begitu, adanya peran KIM ini diharapkan dapat menjadi sumber atau distributor segala sesuatu informasi terjadi di wilayah.
“Melalui KIM ini informasi diolah kebenaran data, validitasnya. Sehingga, informasi yang masuk kepada pemerintah itu sudah benar-benar valid. Artinya bisa dipercaya,” ujar Rochmat.
Ia mengatakan, ada beberapa kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang belum terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) termasuk KBB. Maka dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat membentuk KIM mulai dari desa terlebih dahulu.
“Misalnya KIM Desa Cilame ataupun Desa Mekarsari dan lain sebagainya. Nanti setelah terkumpulnya KIM yang ada di desa itu, kita dan masyarakat bentuk juga KIM Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah mencari sosok figur untuk memimpin KIM di KBB, agar tujuan untuk pendistribusian bagi setiap informasi itu dapat efektif, efisien dan dipercaya.
“Seperti yang tadi saya bilang informasi itu harus valid. Artinya valid itu sudah bisa diyakini kebenarannya mendekati 100 persen, memang ada fungsi untuk menangkal hoax juga,” ucapnya.
Ia pun berharap, tentu agar KIM ini bisa segera terbentuk di KBB. “Sehingga kami memiliki mitra di Kominfo itu hanya dua yaitu Relawan TIK (RTIK) dan yang kedua itu adalah KIM ini. Kami membutuhkan kedua mitra ini supaya kami pun tidak kesulitan ketika memerlukan infromasi dari wilayah,” harapnya.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB, Didin Rachmat mengatakan, pihaknya sangat mendukung bila dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap desa.
“Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi ini diharapkan segera terbentuk KIM di setiap desa. Dan saya akan memfasilitasinya dari sisi anggaran,” kata Didin.
Ia menilai bahwa dibentuknya KIM di setiap desa di KBB itu sangat penting. Dirinya melihat di era serba digital sekarang ini medsos telah merambah kepada setiap masyarakat di pedesaan bahkan perkampungan.
“Tentu saja banyak hal positif yang akan didapat masyarakat dari itu, namun banyak juga hal negatif yang bisa meracuni masyarakat terutama pemuda yang ada di desa. Contohnya saja pornografi, kekerasan dan sebagainya,” ujar Didin.
Dengan adanya sisi negatif tersebut, kata Didin, perlu adanya suatu wadah atau kelompok masyarakat untuk menjaga dan memfilter sisi negatif medsos tersebut.
“Sehingga dengan adanya KIM desa yang digagas oleh Diskominfotik KBB ini sangat nyambung dengan apa yang ada di benak saya,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua Forum Komunikasi (FK) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jabar, Yus Kartiman mengatakan, ada kejadian unik yang baru dialami dirinya di KBB.
“Baru pertama kali ada kejadian yang memfasilitasi KIM di desa-desa itu justru datangnya dari anggota DPRD. Menurut saya ini efisiener sekali,” Kata Yus.
Meski di kota lain pun ada kejadian yang serupa, kata dia, Namun kejadian di Bandung Barat ini bisa menjadi contoh bagi anggota DPRD di daerah lain.
“Memang dikota lain juga ada, tapi itu setelah terbentuk. Kalo di sini (KBB) kan terbalik dan ini jadi yang unik, biasanya DPRD itu hanya sebatas menghadiri kalo ini kan cukup unik dan saya sangat salut sekali,” pungkasnya.
(CDR)
