PenaKu.ID – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi paparan dari Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Pendidikan Jabar guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Abdul Hadi atau kerap dipanggil Gus Ahad itu menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa terobosan seperti di antaranya berhasil memperjuangkan 17 ribu formasi lebih guru P3K khususnya di Jawa Barat, Ia pun menilai akan berefek kepada kesejahteraan guru di Jawa Barat.
“Kami apresiasi dari Dinas Pendidikan mempunyai konsep untuk perubahan pendidikan di Jawa Barat, yaitu di mana berhasil diperjuangkan 17 ribu lebih formasi guru untuk P3K di Jawa Barat tentu ini meningkat dari yang diharapkan semoga ini berefek kepada kesejahteraan guru di Jawa barat karena ini energi positif bagi dunia pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jabar Wilayah VII Kota Cimahi, Rabu, (18/8/21).
Gus Ahad juga menyoroti desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai sudah membaik dan ia pun melalui Komisi V akan merekomendasikan untuk menambah kembali Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat karena dinilai masih belum ideal.
“Lalu KCD di Jawa Barat alhamdulillah desentralisasinya semakin bagus, kami merekomendasikan untuk menambah jumlah KCD di jawa barat karena ideal nya satu KCD mengelola 150 sekolah,” lanjutnya.
Komisi V DPRD Jabar Sambut Baik
Dirinya menyambut baik bantuan pendidikan menengah universal (BPMI) diintegrasikan dengan pelayanan bagi siswa yang miskin agar sekolah sekolah swasta akan tetap mendapatkan bantuan dengan persyaratan ada subsidi bagi siswa miskin.
“Karena banyak kasus anak-anak yang kurang mampu yang tidak masuk negeri tapi tidak mampu juga untuk bersekolah di sekolah swasta karena terkendala biaya, ini sebuah solusi yang baik,” ucapnya.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di mana nanti akan mengitegrasikan anak-anak yang biasa di pesantren yang selama ini tidak tercatat sebagai capaian pendidikan ketika mereka lulus itu supaya di-link-kan dengan pusat dengan kegiatan PKBM.
“Jadi nanti anak lulusan pesantren tidak hanya mendapatkan ijazah dari pesantren tapi dapat juga ijazah paket C, Saya kira Disdik harus menjalin kolaborasi dengan biro kesra agar ini bisa segera terwujud,” tutup Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya.
(Dws)
