PenaKu.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secara resmi memperkuat strategi percepatan pengentasan kemiskinan dengan menerapkan pendekatan berbasis data spasial hingga ke tingkat keluarga (by name by address).
Kebijakan terintegrasi ini diluncurkan atas arahan langsung Bupati Bogor, Rudy Susmanto, untuk memastikan setiap alokasi program dan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bogor tidak lagi bisa dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah. Menurutnya, masalah kemiskinan pada satu keluarga kerap berkelindan dengan berbagai persoalan sosial dan kesehatan lainnya.
“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” tegas Ajat dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Pendopo Bupati Bogor, Selasa.
Solusi Terpadu Pemkab Bogor: Satu Intervensi, Selesaikan Banyak Masalah
Melalui pendekatan spasial, Pemkab Bogor memetakan kondisi riil masyarakat secara mendalam. Data keluarga miskin akan dikawinkan dengan data sektoral lain seperti kondisi rumah tidak layak huni (rutilahu), akses sanitasi, indikator kesehatan (seperti stunting dan TBC), hingga status pengangguran anggota keluarga.
Dengan pemetaan terpadu ini, intervensi pemerintah tidak hanya memberi bantuan finansial sementara, melainkan menyelesaikan tumpukan masalah sosial dalam keluarga tersebut secara bertahap dan terukur.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan. Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, hingga sanitasi buruk juga terentaskan,” tambah Ajat.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Program Konkret
Guna menyukseskan program ini, Pemkab Bogor menggandeng jajaran perangkat daerah lintas sektor. Integrasi data memadukan berbagai instansi kunci, mulai dari Dinas Sosial dan Kependudukan, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan dan Pendidikan, Dinas Pertanian, Ekonomi, hingga Penataan Kawasan.
Ajat menekankan bahwa pemetaan data spasial ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen di atas kertas semata. Pemkab Bogor berkomitmen mentransformasikannya menjadi produk kebijakan konkret yang memiliki rincian kejelasan lokasi, penerima manfaat, jenis bantuan, hingga alokasi anggaran.
Langkah ini juga diharapkan menjadi panduan yang lebih transparan dan efisien saat memetakan prioritas anggaran bersama DPRD Kabupaten Bogor.***
