PenaKu.ID – Menurut Data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bogor jumlah penduduk miskin (ribu orang) tahun 2024 berjumlah 446,79 ribu, pengamat sebut Pemkab Bogor harus ada mengidentifikasi tiga hal.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Yusfitriadi, menanggapi terkait kasus masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Bogor dan ia menjelaskan harus ada identifikasi tiga hal.
“Kalau kita berbicara masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, saya pikir kita harus mengidentifikasi pada tiga hal,” kata Yusfitriadi saat dihubungi PenaKu.ID, Jum’at (20/6/2025).
Level Pendidikan
Menurut Yusfitriadi jika melihat pemetaan masyarakat miskin adalah dilihat dari segi Level Pendidikannya yang telah ditempuh dari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
“Disitu dapat menjadi sebagai rujukan untuk memetakan sumber-sumber serapan Tenaga Kerja sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuh,” ungkapnya.
Namun, hal tersebut bukan berbicara serapan Tenaga Kerja sesuai pendidikan, tetapi penguatan kemandirian dan pemberdayaan. Karena menurut Yusfitriadi tipikal masyarakat berbeda-beda jika dilihat secara Pendidikan.
“Sehingga kemudian pilihannya adalah bagaimana membangun, mendorong spirit usaha mandiri atau penyerapan tenaga mandiri dengan membangun spirit-spirit pemberdayaan,” jelasnya.
Serapan Tenaga Kerja
Lalu Yusfitriadi menjelaskan, jika berbicara aspek tenaga kerja sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu secara kuantitatif link and match. Menurutnya, kebutuhan bekerja akan berlipat-lipat lebih banyak dibandingkan dengan daya serap tenaga kerja.
“Ini yang harus dicarikan solusi secara serius salah satu solusi yang paling menarik adalah Orientasi dari berbagai lembaga-lembaga pendidikan atau juga komunitas-komunitas dan forum-forum rembuk warga,” ujarnya.
Yusfitriadi jelaskan, bahwa orientasi tersebut adalah penguatan optimalisasi potensi alam berbasis desa, maka akan tidak terbatas serapan tenaga kerja.
“Sehingga kita tidak tergantung pada pelaku-pelaku investasi dan pelaku-pelaku usaha yang terkadang daya serapnya (Tenaga Kerja) juga, saya pikir hanya sekian persen setiap tahunnya,” imbuhnya.
Kehadiran Pemerintah
Terakhir ia mengatakan bahwa kehadiran pemerintah harus ada dalam mengatasi problem mengatasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor. Menurut Yusfitriadi, dalam berbicara Ketenagakerjaan di 100 Hari Kerja Rudy-Jaro masih banyak masyarakat yang belum puas.
“Sehingga kemudian ini linier dengan fakta dan data di lapangan itu jumlah masyarakat miskin, itu akan linier dengan yang ketenagakerjaan ketika masih banyak pengangguran, itu berorientasi pada kemiskinan,” ungkapnya.
Menurut Yusfitriadi, kehadiran pemerintah itu seperti halnya membuat sistem atau formulasi integrasi program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), pemerintah harus mensinergikan antara SKPD untuk mengatasi berbagai macam fenomena pengangguran.
“Seperti halnya sekarang kalau kita bicara dan melihat, apa yang sudah dilakukan dinas ketenagakerjaan, dinas perdagangan dan dinas lainnya, untuk menyerap tenaga kerja,” pungkasnya.**
