PenaKu.ID – Penetapan Sukaresmi di Kecamatan Sukamakmur sebagai calon Ibukota Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur terus memicu diskusi hangat di tengah masyarakat.
Salah satu poin yang krusial adalah kekhawatiran mengenai jarak koordinasi bagi desa-desa yang berada di ujung wilayah, seperti Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung, Kabupaten Bogor.
Ibukota Bogor Timur di Sukamakmur: Tantangan Akses dan Solusi Digital
Kepala Desa Gunung Putri, Damanhuri, memberikan tanggapannya terkait dinamika tersebut. Meski tidak menampik adanya tantangan, ia menekankan bahwa segala sesuatu merupakan bagian dari proses panjang pembangunan yang harus dimaksimalkan.
“Semua ada proses. Masalah akses memang butuh waktu, namun pembangunan kan terus akan berlanjut dan dimaksimalkan,” ujar Damanhuri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (19/4/2026).
Kritik sempat muncul mengenai efektivitas pelayanan publik jika pusat pemerintahan berada di Sukamakmur, mengingat jarak yang cukup jauh bagi warga di selatan Bogor Timur untuk mengurus administrasi domisili atau keperluan mendesak lainnya secara tatap muka.
Kades Gunung Putri Tekankan Pentingnya Adaptasi Teknologi di Pemerintahan Desa
Menjawab kekhawatiran tersebut, Damanhuri menilai bahwa di era modern, hambatan fisik bukan lagi menjadi masalah utama. Ia menekankan pentingnya adaptasi teknologi dalam sistem pemerintahan desa maupun daerah.
“Zaman sudah canggih, serba digital. Bahkan untuk koordinasi tertentu kita bisa menggunakan Zoom,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa keunggulan Bogor Timur saat ini adalah adanya beberapa desa yang sudah memiliki reputasi “Go Internasional” dalam hal tata kelola.
Pemerataan Ekonomi Menjadi Fokus Utama
Damanhuri membantah anggapan bahwa jarak yang jauh akan menghambat urusan masyarakat menengah ke bawah.
Menurutnya, pemilihan lokasi Ibukota di wilayah yang belum terlalu padat justru merupakan langkah strategis untuk memecah sentralisasi pembangunan.
“Tujuannya agar ada pemerataan pembangunan. Jadi tidak semua terpusat di kota. Dengan begitu, ekonomi di wilayah-wilayah lain juga bisa ikut berkembang,” tegasnya.
Terkait perdebatan layak atau tidaknya lokasi tersebut, ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut tentu didasarkan pada ketersediaan lahan minimal yang menjadi syarat utama sebuah Ibukota.
Meski mengakui adanya gesekan kepentingan politik dan kelompok dalam proses ini, ia berharap fokus utama tetap pada kepentingan jangka panjang masyarakat Bogor Timur.***
