PenaKu.ID – Progres pembangunan Jalur Puncak 2 kembali menuai sorotan tajam dari kelompok pemuda dan tokoh masyarakat.
Munculnya kabar mengenai kendala penyelesaian Detail Engineering Design (DED) yang dinilai memperlambat proses penganggaran infrastruktur, mendapat respons kritis dari Presidium Bogor Timur.
Ketua Presidium Bogor Timur, Nafizul Alhafiz Rana, menyatakan bahwa kendala administratif atau teknis di lapangan seharusnya tidak menjadi tameng bagi Dinas PUPR Provinsi untuk menunda-nunda realisasi proyek yang sudah lama dinanti warga.
Kendala Administrasi Bukan Alasan Menunda Proyek Jalur Puncak 2
Menanggapi informasi belum rampungnya dokumen DED (Detail Engineering Design), Nafizul menyebut hal tersebut murni masalah teknis yang bisa diselesaikan dengan cepat jika ada kemauan politis yang kuat dari para pembuat kebijakan.
Ia meminta agar masalah administratif ini tidak dijadikan alasan klasik untuk menangguhkan hak masyarakat mendapatkan jalan yang layak.
“Informasi terkait DED belum selesai itu kan masalah teknis. Menurut pandangan kami, itu tidak bisa melulu dijadikan alasan penundaan. Jika ada niat baik (good will) dari instansi terkait, hambatan seperti ini tentu bisa diselesaikan secara paralel,” tegas Nafizul, Senin (25/5/2026).
Pentingnya Keselarasan Kebijakan Kepala Daerah dan Dinas Teknis
Nafizul juga menyoroti pentingnya kepatuhan serta sinergi antara dinas teknis di tingkat provinsi dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah.
Menurutnya, program strategis yang berdampak luas bagi kemaslahatan masyarakat lintas kabupaten harus dikawal penuh dengan komitmen yang selaras, bukan berjalan sendiri-sendiri dengan ego sektoral.
“Harusnya mereka taat pada instruksi, visi, dan ucapan dari pimpinan daerah itu sendiri. Ini kan merupakan bagian dari program strategis yang terintegrasi. Dinas terkait harus bergerak responsif mengawal kebijakan tersebut,” tambahnya.
Presidium Bogor Timur Tuntut Kesepahaman Bersama Demi Nasib Warga
Di akhir pernyataannya, Presidium Bogor Timur berharap ada komunikasi yang lebih solid dan duduk bersama untuk menyamakan persepsi. Hubungan sinergis yang kuat sangat dibutuhkan agar program pembangunan jalan alternatif ini tidak terus-menerus terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit.
“Kami masyarakat Kabupaten Bogor sangat berharap ada good will dan kesepahaman yang riil antara pembuat kebijakan tertinggi dengan Dinas PUPR. Masyarakat butuh pembuktian konkret di lapangan, karena jalur ini sudah sangat mendesak demi memicu pertumbuhan ekonomi warga,” pungkasnya.***
