PenaKu.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak, balita, ibu hamil, menyusui, hingga lansia, dikeluhkan salah satu Desa di Kabupaten Bogor.
Namun, implementasinya di tingkat desa masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya terkait keterbatasan kuota dan dampak ekonomi lokal.
Kepala Desa Tajur, Ade Safrudin, mengungkapkan bahwa meskipun program ini memiliki visi yang baik untuk kontrol gizi dan pemberdayaan ekonomi melalui penyerapan hasil tani serta ternak lokal, kenyataan di lapangan belum sepenuhnya selaras.
Keluhan Terbatasnya Kuota Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
Ade menyoroti adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah penerima manfaat yang terdaftar dengan kuota yang tersedia di dapur MBG. Menurutnya, keterbatasan ini memicu potensi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Saat ini di Desa Tajur saja masih ada sekitar 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mencakup ibu hamil, menyusui, lansia, balita, hingga anak sekolah yang belum tercover seluruhnya,” ujar Ade Safrudin saat dikonfirmasi selesai menghadiri Musrenbang Kecamatan Citeureup, Rabu (28/1/2026).
Lalu Ia menambahkan, dari data posyandu yang ada, baru dua posyandu yang mendapatkan manfaat program tersebut.
“Berdasarkan pendataan kami bersama ibu-ibu PKK, masih ada kekurangan kuota sekitar 1.800 lagi untuk kategori lansia, ibu hamil, menyusui, dan balita di posyandu,” tambahnya.
Dampak Ekonomi dan Harapan ke Depan
Selain masalah distribusi makanan, Ade juga menyayangkan belum maksimalnya kolaborasi dengan pemerintahan desa dalam hal perputaran ekonomi lokal.
Ia berharap ke depannya pihak pengelola program dapat lebih memberdayakan potensi pertanian dan peternakan di lingkungan sekitar desa agar roda ekonomi masyarakat desa benar-benar bergerak maksimal.
Mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk, Ade menilai idealnya Desa Tajur memiliki lebih dari satu titik layanan.
“Idealnya di Desa Tajur itu ada dua dapur agar bisa mencakup seluruh warga yang membutuhkan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, pihak pemerintah desa mengaku kerap menjadi sasaran pertanyaan warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut dan berharap segera ada tindak lanjut serta solusi dari pihak terkait.***
