PenaKu.ID – Ketua Umum Guru & Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 plus Kab. Bandung (GTKHNK 35 plus), Indra Gunawan, S.Pd., membantah issu akan ada aksi demo para Guru Honorer yang disebutkannya belum cair dan tidak sampai.
Setelah melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua II DPRD Kab. Bandung, H. Yayat Hidayat, Senin (26/7/21), Indra menambahkan, masalah tersebut harus dikaji ulang dan diverifikasi kebenarannya. Demikian juga sumber informasinya untuk menghindari persepsi negatif.
“Kami rasa informasi demo tersebut bisa dikategorikan hoax. Sebab tidak jelas informasinya juga sumbernya,” katanya.
Secara psikologis informasi itu, lanjut dia, bisa memicu opini yang beragam. Termasuk isu-isu sensitif seputaran kinerja pemerintah. Bisa saja informasi hoax tersebut dimasa pandemi seperti sekarang serta suasana masa 100 kerja Bupati Bandung baru, H. M. Dadang Supriatna (Kang DS), jelas akan membuahkan pemikiran yang salah di masyarakat.
Menurut dia, dalam suasana dan kondisi Pandemi seperti saat ini ditambah lagi dengan pergantian kepala Daerah yang masih dalam masa kerja 100 hari, sangat memungkinkan hal sekecil apapun menjadi konsumtif Publik yang “renyah” untuk di bicarakan, sehingga sangat mudah memicu opini yang beragam dari berbagai pihak, apalagi isu-isu sensitif mengenai kinerja Pemerintah.
Indra mengakui adanya keresahan Guru Honorer mengenai ketidakjelasan Insentif.itu. mengingat sebelumnya ketika tidak ada perubahan dan masih tercantum di Bantuan Operasional Sekolah (BOS), setiap bulan Juni/Juli walau nominalnya tidak merata tapi masih diterima. Meskipun honor yang diterima merupakan kebijakan Kepala Sekolah masing-masing.
“Kami adalah Kaum Pendidik, mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun sebagai Guru Honorer. Kami merasa malu bila sebagai pendidik harus melakukan aksi demo,” ujar dia.
Indra menjelaskan, bila sampai terjadi aksi demo, maka secara tidak langsung giat itu akan mengedukasi masyarakat yang mengakibatkan tumbuhnya sikap apatis kepada pemerintah.
Dia bersama anggotanya sudah melakukan pembahasan mengenai kejelasan Insentif di kalangan GTKHNK 35 plus itu memang ada. Namun disebutkannya, itu hanya sekedar bahasan temporer saja. Kenyataannya memang hingga saat ini, dia dan semua anggotanya belum menerima.
Lebih lanjut dia menegaskan, mungkin aksi demo itu akan dilakukan oleh Forum Guru Honorer lainnya, tapi GTKHNK 35 plus tidak akan bergabung dan menolak aksi tersebut. Apalagi anggotanya dari usia saja rata-rata sudah diatas 35 tahun, jadi pemahaman dan emosionalnya pun sudah lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal demikian.
“Sebagai Forum Guru yang berusia 35 plus kami sangat faham betul mekanisme dan Prosedural yang ada di Kabupaten Bandung, karena kami menjadi bagian Dunia Pendidikan bukan baru satu atau dua tahun, tapi belasan bahkan puluhan tahun kami mengabdi disini. Masa tidak memberikan contoh yang baik bagi para Junior kami. Selama masih ada jalan untuk duduk bersama kenapa tidak mencoba untuk di tempuh,” imbuhnya.
GTKHNK 35 plus selalu berkoordinasi dengan PGRI sebagai Founding Fathernya, bahkan dengan Disdik & DPRD pun selalu mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik. “Kami tidak alergi dengan beragam Partai yang ada karena GTKHNK 35 plus adalah mitra Pemerintah bukan milik salah satu Partai melainkan murni pergerakan yang berasal dari Ghirohnya Perjuangan Guru Honorer,” ungkap dia.
Dia beserta semua anggotanya menaruh harapan besar kepada Bupati Bandung, semoga di masa 100 hari Kinerja Kanh DS, bisa memberikan kebijakan khusus bagi para Guru Honorer yg sudah berusia diatas 35 plus, untuk diangkat secara langsung menjadi PPPK melalui mekanisme kebijakan Afirmasi.
“Wajar kan kalau kami sangat berharap dari Kang DS ada segera pengangkatan guru honorer,” pungkas dia.
(ALF)
