PenaKu.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya evaluasi jumlah desa, kabupaten, dan kota di wilayah Jawa Barat guna mewujudkan keadilan fiskal.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Senin (11/5/2026). Dalam pidatonya, Gubernur menyoroti ketimpangan yang terjadi antara jumlah penduduk dengan alokasi anggaran yang diterima Jawa Barat jika dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Gubernur Jawa Barat Soroti Ketimpangan Jumlah Penduduk dan Struktur Wilayah
Gubernur memaparkan bahwa Jawa Barat saat ini menyandang predikat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Namun, secara administratif, jumlah kabupaten, kota, dan desanya jauh lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
“Jawa Barat memiliki jumlah penduduk paling besar di Indonesia. Namun, jumlah kabupaten, kota, dan desanya jauh di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini berimplikasi langsung pada kemampuan fiskal provinsi yang tidak terdistribusi secara merata,” ujar Dedi Mulyadi.
Ilustrasi Kesenjangan Anggaran
Ia memberikan ilustrasi nyata mengenai kesenjangan alokasi fiskal di tingkat desa. Menurutnya, sebuah desa dengan jumlah penduduk yang sangat padat seringkali menerima alokasi anggaran yang sama dengan desa yang penduduknya jauh lebih sedikit.
“Sebagai perbandingan, satu desa dengan penduduk hanya 1.500 jiwa memiliki kemampuan fiskal yang sama dengan desa yang penduduknya mencapai 150.000 jiwa. Ini berdampak luas pada rasa keadilan, perputaran ekonomi, hingga laju pertumbuhan daerah,” tegasnya.
Komitmen Penambahan Wilayah Administratif
Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengusulkan penambahan jumlah desa, kabupaten, dan kota.
Langkah ini dinilai krusial agar Jawa Barat mendapatkan porsi anggaran yang lebih proporsional dari pemerintah pusat serta mampu melayani masyarakat secara lebih optimal.
“Ini adalah bentuk komitmen kita bersama. Semestinya kita segera mengusulkan penambahan jumlah desa, kabupaten, dan kota agar ada keadilan fiskal bagi Jawa Barat, setara dengan provinsi lain di Pulau Jawa,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi momentum awal bagi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat untuk mengawal usulan pemekaran wilayah demi kesejahteraan warga Jawa Barat yang lebih merata.***
