PenaKu.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menaruh perhatian serius terhadap isu “gagal bayar” yang melanda Pemerintah Kabupaten Bogor.
Persoalan ini menjadi sorotan tajam karena berdampak langsung pada kredibilitas pengelolaan keuangan daerah dan kelangsungan proyek pembangunan.
Akar Masalah: Salah Hitung dan Pendapatan Meleset
Dalam keterangannya, Sastra mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis sementara, kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran disebabkan oleh lemahnya akurasi perencanaan anggaran.
Sastra menyebutkan adanya ketidaksinkronan antara proyeksi belanja dengan realisasi pendapatan yang masuk ke kas daerah.
”Itu (penyebabnya) salah hitung dan memang ada potensi pendapatan kita yang berkurang,” ungkap Sastra Winara saat menghadiri Diskusi Visi Nusantara Maju (Vinus), Rabu (21/1/2026).
Langkah Tegas Legislatif di Kabupaten Bogor
Menanggapi situasi ini, DPRD Kabupaten Bogor melalui Badan Anggaran (Banggar) berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah korektif.
Sastra menegaskan pihaknya akan memanggil perangkat daerah terkait guna mempertanggungjawabkan kinerja mereka.
Fokus utama evaluasi akan diarahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pintu utama manajemen keuangan daerah.
”Banggar DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah terkait, termasuk BPKAD,” tegas Sastra.
Komitmen Pengelolaan Keuangan yang Selektif
Kedepan, Sastra berharap pengelolaan keuangan daerah tidak lagi terjebak dalam lubang yang sama. DPRD mendorong agar Pemerintah Kabupaten Bogor lebih selektif dalam menyusun skala prioritas program belanja, terutama jika potensi pendapatan daerah tidak menunjukkan tren positif.
”Evaluasi ini dilakukan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah ke depan lebih selektif dan akurat,” tutupnya.
Langkah evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para mitra kerja pemerintah (kontraktor) yang terdampak gagal bayar, sekaligus memperbaiki struktur APBD agar lebih sehat di tahun anggaran mendatang.***
