PenaKu.ID – Anggota DPRD Kota Cimahi dari Komisi III H. Enang Sahri Lukmansyah menyebut serapan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cimahi masih di bawah 10 persen. Hal itu disinyalir karena lambannya kerja para SKPD.
Ia mengatakan ada berbagai faktor yang menjadi persoalan di atas. Enang juga menganggap kinerja Plt. Walikota Cimahi Ngatiyana terbilang belum signifikan.
Lanjutnya, menjelang rampungnya semester 1, dilihat oleh Enang belum ada satu pun proyek yang strategis diprioritaskan untuk mulai digarap.
“Banyak proyek-proyek yang strategis sampai saat ini belum digarap, contohnya untuk pembangunan jalan Dustira-Sriwijaya (Underpass), Mall Pelayanan Publik (MPP) dan revitalisasi Stadion Sangkuriang,” ujar Enang saat ditemui Sabtu (29/5/21)
Ia menilai, bila proses lelang dilakukan antara bulan Juli atau Agustus, waktunya tidak akan cukup,
“Karena proyek besar itu masih berkutat dengan proses lelang management kontruksi, misalnya tender dilaksanakan bulan Juli atau Agustus, hal ini tidak akan cukup waktunya, dan kapan pelaksanaannya, karena ini menggunakan anggaran besar, karena lelang itu butuh waktu yang cukup lama, dan harus dipikirkan pula potensi kegagalannya,” cetusnya.
Baca juga:
Sementara itu, pendiri Cimahi, Mochamad Bakri (Glen), saat dihubungi via telepon seluler, Sabtu, mengatakan dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Dikdik Suratno Nugrahawan dan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cimahi, Ngatiyana mesti bertanggung jawab.
“Plt Walikota tidak bisa bekerja sendiri, dia ada pembantunya, pembantunya adalah Sekda, kenapa Sekda yang punya peran yang utama dalam ke Aparatur Sipil Negara (ASN) karena Sekda lebih berpengalaman membina ASN, apalagi Plt Walikota sebagai orang baru yang belum begitu paham masalah proyek,” kata Glen.
“Jadi kuncinya ada di Sekda, jadi pertanyaan saya ada apa antara Sekda Kota Cimahi Dikdik dengan Plt Walikota Ngatiyana, sehingga pekerjaan menjadi lamban, kalau seperti ini terus, Sekda Kota Cimahi dan Plt Walikota Cimahi akan merusak tatanan Kota Cimahi,” imbuhnya.
Karena masalahnya kata Glen, penilaian dari badan keuangan akan berpreseden buruk kepada Kota Cimahi yang mana bantuan Anggaran Provinsi yang tidak terserap oleh Kota Cimahi.
Baik Dikdik maupun Ngatiyana, ujar Glen, secara moral maupun secara administrasi harus bertanggung jawab kepada masyarakat Cimahi
“Buat apa kerja sekda dari bulan Januari sampai sekarang tidak ada buktinya, menurut saya lebih baik mundur saja, karena bila anggaran proyek tersebut tidak terserap akan menurun prestasi Cimahi, karena yang namanya lelang harus dilakukan satu tahun anggraran, kalau dilakukan bulan Juli atau Agustus, menurut saya tidak akan terkejar,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan terkait belum dapat dikonfirmasi.
*Reporter: Bg
**Redaktur: Dewi Apriatin
