PenaRagam

DPMPTSP Buka Konten Solusi, Pelayanan Online Mulai Diberlakukan

PenaKu.ID – Untuk memudahkan pelayanan pengaduan, saran dan pendapat dari masyarakat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung mempunyai Konten Solusi, yang berorientasi untuk menampung pendapat masyarakat.

Sementara dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, dikatakan Kepala DPMPTSP, H. Yudhi Haryanto, menyelenggarakan pelayanan secara online yang bertujuan guna memghindari atau memutus mata rantai penyebaran pandemi covid 19.

“Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa dilakukan di rumah atau di lolasi lain, selanjutnya kebutuhan tersebut bisa di print out oleh masyarakat,” katanya di kantornya, Senin (14/6/2021).

Sebelumnya dia mengakui sudah memberikan pelayanan secara offline, namun karena ada kerisikoan tinggi sebab masih terjadi pertemuan tatap muka, maka untuk saat ini di dalam memberikan pelayanan secara online. Dan dia optimis walau pun online dapat memenuhi target yang sudah ditentukan.

Eksistensinya dalam memaksimalisasikan pelayanan publik, dia menambahkan, akan dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang rencananya akan dioperasikan di bulan Agustus nanti, sesuai dengan instruksi Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna, beberapa waktu lalu.

Pelayanan yang akan diberikan di MPP, lanjut dia, mencakup keimigrasian, mengurus SIM dan STNK, UMKM, pelayanan BJB, juga pelayanan lainnya yang akan diikutsertakan. Namun itu hanya di lantai 2 saja, karena lantai 3 harus ada renovasi interior sehingga belum bisa dipergunakan.

Dengan demikian dia meyakini Kabupaten Bandung akan mampu menarik investor lebih banyak lagi meskipun sekarang dalam masa pandemi covid, dia merasa optimis bisa merealisasikan untuk menarik investor, mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah terbanyak dalam menarik investor. “Dan Kabupaten Bandung bisa menjadi penyumbang terbaik dalam meraih investor,” ujar dia.

Investasi yang paling banyak disebutkan dia, merupakan investasi dari Perusahaan Milik Daerah dan Perusahaan Milik Asing. Di tahun 2018 investasi kabupaten Bandung ini di angka 16-17 triliun rupiah. Tahun 2019 sudah diangka 23-24 triliun. Tahun kemarin di tahun 2020 diangka 27 triliun, dan tahun 2021 ini diharapkan bisa mencapai angka di Rp30 triliun.

Pada perkembangannya nanti, dia meminta kepada Bupati Bandung, agar tidak merubah tatanan dan lingkungan di Kawasan Bandung Selatan. Dia merasa kwatir kalau terjadi sebuah perubahan akan bernasib sama dengan Kawasan Bandung Utara, sehingga akan berdampak kerugian bagi Kota Bandung dan sekitarnya.

Ketika ditanyakan mengenai maraknya usaha Rumah Makan diseputaran jalan menuju Kawasan Bandung Selatan, dia menjelaskan, memang ada sekitaran tujuh rumah makan yang tidak mengantongi izin. Ketika dia menanyakan perihal pendiriannya itu kepada pegawainya, hanya diperoleh jawaban kalau pegawai itu hanya pelayan saja bukan pengelola.

Dia tidak bisa melakukan tindakan atau memberikan Surat Peringatan kepada pihak pengelola, sebab kewenangannya ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Untuk itu dia sudah melakukan koordinasi dengan Kasatpol PP, jadi tinggal menunggu aksinya saja. Tapi kalau melanggar zona hijau, maka akan ditutup langsung.

Yudhi sendiri menuturkan tengah menunggu pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadikan central pengamanan kendalinya ada di DPMPTSP. Bila itu sudah diberlakukan yang rencananya jatuh pada 2 Juli 2021 nanti, maka penertiban bangunan liar atau tanpa izin bisa dilakukan secara maksimal.

“Untuk memberikan pelayanan maksimal itu sendiri, jelas memerlukan peran serta media sebagai penyampai informasi kepada masyarakat,” pungkas dia.

(ALF)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!