Pemerintahan

Dedi Mulyadi Minta Tutup Galian Ilegal !

Dedi Mulyadi Minta Tutup Galian Ilegal !
Dedi Mulyadi (kanan) Minta Tutup Galian Ilegal ! (foto: akun Instagram @dedimulyadi71)

PenaKu.ID – Gubernur Jawa Barat terpilh Kang Dedi Mulyadi (KDM) memberikan catatan penting jika pemerintah daerah dan pejabat main-main terkait penutupan tambang, maka tidak akan diberikan pembangunan infrastruktur.

Demikian statement dalam video yang diunggah KDM di akun Instagram @dedimulyadi71 pada hari Minggu 17 Febuari 2025, terkait permasalahan penutupan tambang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak.

Kabupaten dan Pejabat Main-main Dalam Penutupan Tambang Tidak Dibangunkan Infrastruktur

“Dengan satu catatan penting, kalau Kabupatennya main-main dalam penutupan tambang, apalagi mau pejabat, mau bupati mau siapa pun juga, mau satpol pp siapa pun main-main dengan penambang, maka kami tidak akan pernah membangun infrastruktur, titik,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari kanal YuoTube @dedimulyadi71.

“Berarti kesengsaraan itu diinginkan,” sambungnya.

Ia memaparkan jika suatu kegiatan pembangunan membutuhkan material dari tambang, seperti PSN atau Proyek Strategis Nasional dan industri, KDM akan turun langsung untuk memimpin.

“Maka nanti saya akan memimpin, untuk apa? Membahas tingkat kebutuhan bahan material, dibuat konsep yang baik, bukan setiap orang mengambil tindakan sendiri-sendiri,” ujarn Dedi Mulyadi.

Gubernur Dedi Mulyadi Tugasnya Mengorkestrasi

KDM memberikan contoh. Contoh Patimban butuh tanah Indramayu, banyak ruang yang akan dibuat sawah baru, kalau tanahnya cukup berarti ngambil tanahnya Indramayu, tapi Indramayu-nya disiapkan untuk cetak sawah baru, jadi produktif dan dirinya mengaku pernah melakukan hal itu.

“Bukan dinikmatin oleh preman, oleh ormas bukan begitu, terkonsep, negara tuh hadir mengatur,” ucap KDM.

Ia mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat saat ini dirinyalah yang memimpin, maka tugas gubernur itu adalah mengorkestrasi dan ia meminta untuk tidak bergerak sendiri-sendiri.

“Keberhasilan Jawa Barat Istimewa tergantung keberhasilan kabupaten/kota,” pungkasnya.

Ikuti dan Update Berita dari PenaKu.ID di Google News

**

Exit mobile version